Lampung – Fraksi PKS DPRD Lampung menilai konflik antara manusia dan gajah yang terus berulang di sejumlah wilayah Lampung bukan lagi persoalan insidental, melainkan cerminan lemahnya kebijakan perlindungan habitat dan mitigasi konflik satwa liar yang berkelanjutan. Kejadian yang kembali menelan korban jiwa dinilai harus menjadi peringatan serius bagi negara untuk segera melakukan perubahan pendekatan.
Fraksi PKS menegaskan, penanganan konflik gajah selama ini masih bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah insiden terjadi. Padahal, konflik yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum disentuh secara menyeluruh.
“Konflik gajah tidak boleh lagi ditangani secara darurat dan tambal sulam. Negara harus hadir sejak hulu dengan kebijakan yang preventif, sistemik, dan berkelanjutan,” demikian pandangan Fraksi PKS DPRD Lampung dalam keterangannya.
Menurut Fraksi PKS, konflik gajah erat kaitannya dengan menyempitnya habitat akibat alih fungsi lahan, lemahnya penataan ruang, serta belum optimalnya sistem mitigasi di wilayah rawan konflik. Kondisi ini membuat gajah kerap memasuki permukiman warga, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan manusia maupun satwa itu sendiri.
Fraksi PKS DPRD Lampung mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera menyusun kebijakan lintas sektor yang melibatkan dinas terkait, aparat keamanan, akademisi, serta masyarakat sekitar kawasan hutan. Kebijakan tersebut dinilai harus mencakup perlindungan kawasan jelajah gajah, penguatan sistem peringatan dini, pembangunan sekat alami, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada aktivitas yang merusak habitat.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan. Penataan ruang yang adil dan berpihak pada keseimbangan ekologi menjadi kunci utama,” tegas Fraksi PKS.
Fraksi PKS juga menekankan bahwa konflik gajah bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Setiap korban yang jatuh akibat konflik satwa–manusia merupakan kegagalan sistem yang tidak boleh terus dibiarkan.
Oleh karena itu, Fraksi PKS DPRD Lampung meminta pemerintah tidak lagi menunda langkah konkret dan permanen dalam penanganan konflik gajah. Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, Fraksi PKS menilai konflik serupa hanya akan terus berulang dan menelan korban di masa mendatang.
“Sudah saatnya negara hadir secara nyata. Jika pendekatan reaktif terus dipertahankan, pertanyaannya bukan lagi kapan konflik berakhir, tetapi siapa korban berikutnya,” pungkas Fraksi PKS DPRD Lampung. (Red/Adv)
