Bandar Lampung – Mardani Umar, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, meminta pemerintah pusat legawa membatalkan kenaikan harga BBM subsidi yang telah diputuskan pada Sabtu (3/9/2022).
Menurut Mardani Umar, kenaikan harga BBM diprediksi bakal menambah angka kemiskinan di daerah. Bahkan Pemerintah Provinsi Lampung secara jelas mengakui hal tersebut.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam dokumen jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi PKS atas Raperda APBD Perubahan T.A 2022 pada 24 Agustus 2022 lalu, terkait penetapan persentase kemiskinan Lampung sebagai target asumsi makroekonomi pada perubahan 2022 yakni 12,4% -11,9% mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Awalnya kami di Fraksi PKS mempertanyakan pada pandangan umum dalam paripurna 23 Agustus, mengapa persentase kemiskinan pada target asumsi makro perubahan 2022, 12,4 %-11,9 persen lebih tinggi daripada realisasi angka kemiskinan Maret 2022 sebesar 11,57 persen, ” kata Mardani Umar.
“Dan tidak convident menggunakan angka realisasi kemiskinan pada Maret 2022 sebagai angka persentase target asumsi makro perubahan 2022, lantas dijawablah oleh Gubernur pada rapat paripurna 24 Agustus, selain karena peluang capaian juga mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, ” kata legislator PKS dapil Lampung Utara dan Way Kanan itu.
Artinya, ungkap Mardani, Pemprov Lampung menyadari jika kenaikan harga BBM bakal berdampak kepada kenaikan jumlah kemiskinan di Lampung.
“Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, Presiden dan jajaran Pemerintah Pusat dengarkan kami dari daerah agar kenaikan harga BBM dibatalkan,” harap Mardani.
Sementara itu, Masbique Al Iman, Ketua Bidang Ekuintek LH DPW PKS Lampung, mengungkapkan, kenaikan harga BBM bakal dipastikan diikuti kenaikan harga bahan pokok.
“Kenaikan harga sembako sebagai dampak kenaikan BBM tak terelakkan. Daya beli masyarakat juga akan menurun, dan diprediksi masyarakat akan banyak menahan konsumsi,” kata Masbique.
“Jangan lupa roda ekonomi Indonesia termasuk Lampung sangat bergantung dengan konsumsi rumah tangga,” pungkas Masbique. (Red/Adv)