Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung kini mengubah kebiasaan lama. Jika sebelumnya kegiatan dewan kerap digelar di hotel, kini seluruh agenda dipusatkan di fasilitas milik pemerintah.
Perubahan itu terlihat pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD Lampung dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat yang berlangsung di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Kamis (18/9/2025).
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan langkah ini adalah komitmen nyata lembaga legislatif dalam mengefisienkan anggaran dan mendekatkan dewan dengan masyarakat.
“Mulai hari ini, kami pastikan kegiatan DPRD tidak lagi diadakan di hotel. Kami akan memaksimalkan gedung-gedung pemerintahan untuk rapat, bimtek, dan seluruh aktivitas kedewanan,” ujar Giri.
Menurutnya, keputusan ini diambil untuk menjawab masukan publik yang mendorong DPRD lebih transparan dan bijak dalam penggunaan anggaran.
“DPRD adalah rumah rakyat. Jadi sudah seharusnya kami menggunakan fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan bersama. Ini langkah kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Ketua BPIP Pusat, Yudian Wahyudi, yang hadir dalam kesempatan tersebut, mengapresiasi inisiatif DPRD Lampung.
“Sinergi ini penting. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan komitmen DPRD Lampung, kita bisa memperkuat nilai kebangsaan menghadapi tantangan zaman,” jelas Yudian.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh 85 anggota DPRD Lampung. MoU yang ditandatangani akan menjadi pijakan pelaksanaan program PIP di tahun 2026 mendatang. (Red/Adv)
