Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyatakan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini disampaikan Mikdar dalam keterangannya kepada media, Kamis (10/07/2025), usai mengikuti rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di lingkungan Pemprov Lampung.
Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Gerindra, Mikdar menegaskan bahwa Komisi II DPRD Lampung memiliki tanggung jawab strategis dalam membidangi sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Komisi II memiliki mitra kerja langsung yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ini menjadi konsentrasi utama kami untuk bahu-membahu bersama pemerintah daerah mewujudkan nawacita pembangunan di Provinsi Lampung,” ujarnya.
Dorong Penguatan Anggaran untuk Program Pangan
Dalam mewujudkan cita-cita besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional, Mikdar menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, optimalisasi program ketahanan pangan tidak akan maksimal jika anggaran yang dialokasikan kepada OPD teknis masih bersifat minim.
“Kami baru saja melaksanakan rapat evaluasi anggaran bersama beberapa dinas teknis. Sayangnya, kami melihat bahwa efisiensi anggaran masih berdampak pada minimnya ruang gerak OPD di lapangan,” jelas Mikdar.
Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi tersebut akan segera dibawa ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung, guna mendorong penyesuaian alokasi anggaran pada perubahan dan penyusunan APBD mendatang.
“Melalui rapat lanjutan, Komisi II akan terus mengawal kebijakan strategis ketahanan pangan, termasuk memastikan bahwa penganggarannya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” imbuhnya.
Lampung Berpotensi Jadi Pemasok Pangan Nasional
Mikdar optimistis bahwa dengan sumber daya alam dan dukungan infrastruktur yang ada, Lampung memiliki peluang besar menjadi provinsi penyangga kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan Lampung telah terbukti produktif, dan dengan intervensi kebijakan serta anggaran yang tepat, Lampung dapat surplus di berbagai komoditas unggulan.
“Kita tidak hanya mengejar swasembada, tapi juga ingin Lampung menjadi provinsi pemasok kebutuhan pangan nasional. Bahkan jika dimaksimalkan, Lampung bisa membantu mencukupi kebutuhan pangan daerah-daerah lain,” tegasnya.
Ajakan Sinergi dan Percepatan Program Unggulan
Lebih lanjut, Mikdar mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam merealisasikan target besar ini. Ia menyebut bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan peran aktif petani, nelayan, pelaku usaha tani, penyuluh, akademisi, dan semua elemen masyarakat.
“Pembangunan sektor pangan harus kita dorong bersama. Lampung punya potensi, tapi tanpa sinergi dan penguatan anggaran, target lumbung pangan nasional hanya akan jadi wacana. Oleh karena itu, Komisi II siap mengawal seluruh proses ini dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
Dengan langkah konkret pengawasan dan dorongan kebijakan dari DPRD, serta komitmen dari pemangku kepentingan lainnya, Provinsi Lampung diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (Red/Adv)
