Bandar Lampung – Komisi IV DPRD Provinsi Lampung terus melakukan pemantauan intensif terhadap progres perbaikan 52 ruas jalan provinsi yang tersebar di berbagai wilayah. Hingga awal Juli 2025, sebanyak 25 ruas jalan sedang dalam tahap pengerjaan, sementara 27 ruas lainnya belum mulai dikerjakan.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Mukhlis Basri, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan kualitas dan ketepatan pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.
“Sejauh pemantauan dan pengawasan kami, pekerjaan yang sudah berjalan cukup baik. Namun memang masih ada sejumlah kesalahpahaman di lapangan,” ujar Mukhlis, Senin (7/7/2025).
Mukhlis menjelaskan, pihaknya sering menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang dinilai belum layak, padahal masih dalam proses pengerjaan. Ia menegaskan bahwa tahapan teknis dalam perbaikan jalan tidak serta-merta langsung terlihat sempurna.
“Misalnya, ada proses pelapisan base (PS) yang ditutup sementara dengan aspal tipis untuk mencegah debu atau genangan air. Masyarakat mengira itu sudah selesai, padahal masih tahap awal. Dari situ muncul keluhan ‘baru diperbaiki kok sudah rusak’, padahal belum final,” jelasnya.
Mukhlis menyebutkan bahwa Komisi IV merespons secara cepat berbagai laporan masyarakat dengan langsung berkoordinasi bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) serta dinas teknis lainnya. Bahkan, dokumentasi dari lapangan kerap dikirim langsung untuk mendapatkan klarifikasi.
Lebih jauh, Mukhlis menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik bukan hanya meningkatkan mobilitas, tapi juga berdampak langsung terhadap biaya logistik dan pendapatan petani.
“Ketika jalan bagus, transportasi jadi lancar. Ongkos angkut turun, distribusi hasil pertanian meningkat. Itu sangat membantu petani dan masyarakat. Jadi perbaikannya tidak hanya soal fisik, tapi juga menyangkut ekonomi rakyat,” tandasnya.
Langkah pengawasan ini menunjukkan keseriusan DPRD Provinsi Lampung dalam memastikan proyek-proyek pembangunan dijalankan secara tepat, transparan, dan bermanfaat langsung bagi kesejahteraan warga. (Red/ADV)
