Bandar Lampung – Wacana pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) di Kabupaten Lampung Tengah yang diinisiasi oleh DPR RI mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, menyatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan semangat reformasi agraria dan penting untuk menjawab aspirasi masyarakat.
“Reformasi agraria tidak boleh berhenti pada wacana. Masyarakat, khususnya di Lampung Tengah, harus merasakan langsung kehadiran negara dalam penataan ulang penguasaan dan pemanfaatan tanah,” ujar Ghofur, Jumat (18/7/2025).
Menurut Ghofur, DPRD Lampung siap mengawal proses ini hingga tahap pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan perlakuan yang adil terhadap seluruh perusahaan yang menguasai lahan dalam skala besar di wilayah Lampung.
“Kami menyambut baik wacana ini, tapi juga mendorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN bersikap adil. Jangan hanya PT SGC yang disorot. Masih banyak konflik lahan di Lampung yang menunggu kejelasan,” katanya.
Soroti Isu Keadilan Agraria dan Kepastian Hukum
Ghofur menilai bahwa pengukuran ulang HGU bukan bentuk intimidasi terhadap dunia usaha, melainkan langkah korektif untuk menata ulang pengelolaan lahan secara berkeadilan. Ia juga menepis kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat mengganggu iklim investasi.
“Kepastian hukum adalah fondasi utama investasi. Justru dengan adanya audit lahan yang terbuka dan terukur, kepercayaan publik dan dunia usaha akan meningkat,” tegasnya.
Ghofur juga menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Lampung Tengah saat ini tengah membahas regulasi daerah tentang penanaman modal. Ini menurutnya merupakan sinyal bahwa daerah tetap berkomitmen membuka ruang investasi yang legal dan berkelanjutan.
“Langkah ini tidak akan mengganggu investasi selama semua pihak menghormati regulasi dan prinsip tata kelola lahan yang baik,” tambahnya.
Hormati Proses Hukum
Menanggapi isu yang beredar terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan PT SGC, Ghofur menolak berkomentar lebih jauh.
“Itu sudah masuk ke ranah penegakan hukum. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. DPRD fokus mengawal kebijakan agar berpihak kepada rakyat dan tetap menjaga iklim investasi yang sehat,” tutupnya. (Red/Adv)
