Kota Metro, 30 Juni 2025 – Dinas Sosial Kota Metro menggelar Rapat Koordinasi Kerja (Rakor) bersama SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Rehabilitas Sosial (Rehsos), Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Metro. Kegiatan ini menjadi ruang strategis dalam menindaklanjuti pemutakhiran data PBI JK berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional), sekaligus menjadi forum penting penguatan arah kebijakan Sekolah Rakyat, program terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB ini dihadiri oleh seluruh SDM PKH, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat se-Kota Metro.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Sosial Kota Metro, Sri Amanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa peran strategis pekerja sosial saat ini tidak hanya sebatas menjalankan program bantuan, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang aktif mendorong literasi, pemberdayaan, dan transformasi sosial.
“Kita tidak sedang bekerja biasa-biasa saja. Kita sedang membangun pondasi bangsa. Maka, data yang kita perbarui hari ini dan calon siswa yang kita dampingi esok di Sekolah Rakyat adalah bentuk kontribusi nyata kita menyambut Indonesia Emas 2045,” tegas Sri Amanto.
Sekolah Rakyat: Inisiatif Sosial Menuju Transformasi
Dalam rakor ini juga dibahas secara khusus mengenai rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kota Metro, sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial RI. Sekolah Rakyat dirancang menjadi wadah pendidikan informal yang memberdayakan masyarakat rentan, KPM PKH, dan warga marginal untuk mendapatkan bekal literasi dasar, keterampilan hidup, dan kesadaran sosial.
Para Pendamping PKH diberi tugas penting sebagai pekerja sosial yang turut mensosialisasikan program ini ke lapangan, mengidentifikasi calon peserta Sekolah Rakyat dari keluarga dampingan, serta mendampingi proses transformasi sosial mereka.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi ruang lahirnya warga negara sadar, kuat, dan mandiri. Pendamping PKH adalah garda terdepan perubahan ini,” ujar salah satu peserta rakor.
Data Akurat, Langkah Tepat
Selain itu, rapat ini juga fokus pada penyesuaian data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang harus diselaraskan dengan DTSEN. Validasi data ini menjadi penting agar program perlindungan sosial bisa tepat sasaran dan efisien.
Diharapkan, hasil rakor ini dapat memperkuat kualitas kerja SDM PKH serta membangun sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial yang berkelanjutan.
Rakor ini menandai babak baru peran pekerja sosial dan pendamping PKH-bukan hanya sebagai pelaksana bantuan, tetapi sebagai pendidik rakyat, motor perubahan, dan penjaga cita-cita sosial Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan. (Red)
