Jakarta, 26 Agustus 2025 – Pemerintah akan menguji coba program digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September 2025. Program ini menjadi implementasi perdana dari Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, sekaligus menandai lahirnya platform Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atas dukungannya dalam program ini.
“Saya berterima kasih kepada Menteri Sosial. Dengan digitalisasi, bansos akan lebih targeted, efisien, dan tepat sasaran. Ini bisa mengurangi kemiskinan sangat signifikan,” ujar Luhut usai Rapat Pleno Perdana Komite Reformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Hemat Anggaran Hingga Rp500 Triliun
Luhut menjelaskan, integrasi data antara Kementerian Sosial dan BPS menjadi fondasi utama digitalisasi bansos. Dengan teknologi baru ini, akurasi penyaluran akan meningkat sekaligus menghemat anggaran dalam jumlah sangat besar.
“Kita bisa menghemat lebih dari Rp500 triliun, baik untuk bansos, cash transfer, subsidi, maupun stimulus. Semua itu asalkan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Selain efisiensi, digitalisasi bansos diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3–0,4 persen, sebuah angka yang signifikan jika program berjalan transparan dan akuntabel.
Perbaikan Akurasi Data
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
“Selama ini 45 persen program Kemensos tidak tepat sasaran. Dengan sistem digital yang dibangun DEN, saya percaya program bansos akan lebih akurat,” kata Gus Ipul.
Keunggulan lain dari sistem baru ini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses usul-sanggah bansos. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat memberi masukan langsung yang akan diproses otomatis oleh sistem digital.
“Saya ingin mengajak masyarakat jangan hanya mengeluh, tapi ikut aktif memutakhirkan data. Kalau banyak yang berpartisipasi, maka data bansos akan semakin akurat dan tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.
Dukungan Lintas Kementerian dan Daerah
Rapat pleno juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam peluncuran uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi pada September mendatang.
“Ini langkah nyata reformasi digital Indonesia. Dari Banyuwangi, kita akan tunjukkan bahwa teknologi bisa membuat penyaluran bansos lebih cepat, adil, dan tepat sasaran,” pungkas Luhut. (Red/Adv)
