Jakarta, 26 Agustus 2025 – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Arahan itu disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Tiga arahan utama tersebut yakni: pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB).
“Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua program bansos berbasis pada DTSEN. Pemda wajib melakukan pemutakhiran secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat,” tegas Agus Jabo.
DTSEN Jadi Kunci Program Sosial
Menurut Agus Jabo, percepatan pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah daerah merupakan harga mati. DTSEN menjadi acuan seluruh program nasional, sehingga bekerja di luar basis data tersebut bisa menimbulkan masalah serius, termasuk temuan audit oleh BPK.
“Kalau ada program tidak sesuai DTSEN, bisa dipertanyakan BPK. Musyawarah desa dan validasi lewat pendamping PKH harus benar-benar dijalankan. Jangan sampai rakyat jadi korban karena data tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Kesiapan daerah terlihat dari laporan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Elsi, yang menyebut proses ground checking penerima bansos sudah mencapai 90 persen.
Sekolah Rakyat dan Kampung Siaga Bencana
Selain DTSEN, audiensi juga membahas pembangunan Sekolah Rakyat dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB).
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis melaporkan kesiapan lahan 30 hektare untuk Sekolah Rakyat. Wakil Wali Kota Allex Saputra menambahkan, pihaknya juga mengusulkan program KSB karena wilayahnya berada di lereng gunung berapi.
Dari Kabupaten Pasangkayu, Wakil Bupati Herny Agus menegaskan kesiapan daerahnya dengan menyediakan lahan bersertifikat seluas 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi program prioritas Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Ia mendorong daerah segera memulai rintisan dengan memanfaatkan gedung milik pemda yang ada. Pemerintah pusat, kata dia, akan memprioritaskan pembangunan gedung permanen bagi daerah yang sudah memiliki rintisan.
Arahan Tegas Wamensos
Menutup pertemuan, Agus Jabo menggarisbawahi tiga poin utama:
-
Pemda wajib mempercepat pemutakhiran DTSEN secara berkala dengan melibatkan seluruh stakeholder.
-
Mengajukan proposal resmi pembangunan Sekolah Rakyat rintisan sebagai syarat bantuan pusat.
-
Menyiapkan Kampung Siaga Bencana (KSB) sesuai mekanisme Kemensos.
“Presiden Prabowo ingin program langsung dirasakan rakyat. Jadi pulang dari sini, tertibkan data DTSEN, siapkan usulan Sekolah Rakyat dan KSB, lalu laporkan ke Kemensos. Jangan hanya wacana,” tegas Agus Jabo.
Audiensi tersebut dihadiri Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, serta Kadinsos Pasangkayu Elsi. Turut mendampingi Wamensos, Direktur KAT dan Kewirausahaan Sosial Ketut Supena, serta perwakilan Direktorat PSKBA Edhy Suwarna. (Red/Adv)
