Kota Metro – Walikota Metro dr. H. Wahdi Siradjuddin,Sp.OG(K),M.H sebagai Ketua Pokja menuju kota inklusif APEKSI, membuka Forum Konsolidasi Pengarustamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif atau Inclusive Job Center (IJC) kota se Indonesia, di Hotel Santika Premiere Malang, Selasa (28/02/2023).
Wahdi menegaskan, untuk menciptakan Kota Inklusif tentunya harus dimulai dari kota-kota anggota Pokja. “Untuk itu pentingnya dilaksanakannya Forum Konsolidasi Pokja Menuju Kota Inklusif Apeksi untuk proses tindak lanjut paska program pengarusutamaan agar dapat diimplementasikan secara baik di tingkat kota-kota khususnya anggota Pokja,” kata Wahdi.
“Jadi paska program ini saya selaku Ketua Pokja akan melaporkan kepada Ketua Dewan
Pengurus hasil seluruh rangkaian program dan menyerukan kepada setidaknya anggota Pokja, langkah konkrit yang sudah kita susun dan merekomendasikan agenda nasional Apeksi kepada Pengurus Apeksi,” kata Wahdi.
Wahdi berharap, forum konsolidasi ini dapat memberikan hasil konkrit, sehingga mampu diimplementasikan di kota masing- masing dan di tingkat nasional.
Sementara itu forum Konsolidasi dilakukan untuk mendiseminasikan kebijakan dan praktik baik dalam upaya membangun ketenagakerjaan yang inklusif baik pusat maupun di daerah, Mereview proses Program Pengarutamaan Pusatk ketenagakerjaan Inklusif atau Inclusive Job Center untuk Pemerintah Kota kepada anggota Menuju Kota Inklusif Apeksi, menyusun rencana program pengembangan Pusat Ketenaga kerjaan Inklusif dan Pasar ketenagakerjaan Inklusif oleh Pokja Menuju Kota Inklusif Apeksi.
Untuk diketahui Peserta Forum Konsolidasi adalah 28 kota anggota Pokja Menuju Kota Inklusif Apeksi, yaitu. Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Metro, Tangerang Selatan, Bogor, Jakarta Pusat, Bandung, Semarang, Salatiga, Surakarta, Yogyakarta, Kediri, Mojokerto, Denpasar, Kupang, Singkawang, Pontianak dan terakhir Banjarmasin, Banjarbaru, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan, Makassar dan juga Ambon.
Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso sebagai Narasumber menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dan layanan bidang ketenaga kerjaan. Penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan berat untuk mendapatkan pekerjaan di pasar tenaga kerja formal.
”APEKSI bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusa guna menarbeit (GIZ) – lembaga kerjasama internasional untuk pembangunan berkelanjutan milik Pemerintah Jerman yang dilaksanakan dibawah kerjasama teknis bilateral antar kedua negara, akan melaksanakan Program Pengarusutamaan (mainstreaming) Pusat Tenaga Kerja Inklusif (Inclusive Job Centre) dan Pasar Tenaga Kerja Inklusif (Inclusive Labor Market) untuk Pemerintah Kota,” paparnya
Lebih lanjut, menurutnya Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan ketenaga kerjaan inklusif. Rangkaian kegiatan program pengarusutamaan sudah dilaksanakan dari mulai asesmen/survei, diskusi, kelompok terarah (FGD), pengembangan panduan (handbook), pengembangan media Pendidikan/kampanye, pelatihan, talkshow radio, dan seminar nasional.
“Banyak sekali pembelajaran, catatan, dan rekomendasi yang diperoleh dari semua proses tersebut. Pokja Menuju Kota Inklusif Apeksi sebagai penerima manfaat utama program sekaligus sebagai think tank Apeksi dalam upaya mewujudkan kota inklusif di Indonesia, perlu membangun kesepakatan dan membangun rencana aksi mengembangkan ekosistem ketenagakerjaan inklusif dalam upaya membangun pasar Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Sebelumya diucapkan banyak terima kasih untuk para narasumber yang hadir. Para anggota Pokja berkumpul di Kota Malang yang sejuk ini, diharapkan untuk bisa mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah konkrit dari berbagai hasil diskusi, catatan, dan rekomendasi yang telah muncul selama proses-proses sejak Desember hingga sekarang ini. Rencana aksi ini akan menjadi rekomendasi untuk dilaksanakan oleh setiap kota anggota Pokja maupun menjadi agenda nasional Apeksi ke depan. (Red/Adv)