Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat Papua Barat.
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga penugasan utama Presiden yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yaitu penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, serta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
“Ada tiga penugasan utama Presiden yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni penguatan DTSEN, pengembangan Sekolah Rakyat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.
Salah satu program strategis yang tengah didorong pemerintah adalah pembangunan Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, khususnya dari kelompok desil 1 dan desil 2.
Gus Ipul menjelaskan, proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui sistem penjangkauan berbasis data sosial ekonomi, bukan melalui pendaftaran. Seluruh kebutuhan pendidikan siswa akan ditanggung oleh negara.
“Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, tetapi dengan fasilitas yang sangat baik, bahkan seperti bintang lima. Setiap sekolah bisa menampung sekitar seribu siswa. Jadi Pak Gubernur, sangat sayang kalau Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Ia pun mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat menjadi prioritas di Papua Barat, mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan sekitar 7 hektare sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sosial di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten dan 91 distrik/kecamatan, dengan kondisi geografis yang cukup menantang.
Menurut Dominggus, keberadaan Sekolah Rakyat akan sangat membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Papua Barat.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat dua kabupaten yang telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Manokwari dan Manokwari Selatan, dan keduanya telah menyatakan kesiapan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sepakat agar Sekolah Rakyat yang dibangun nantinya diarahkan untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain program Sekolah Rakyat, pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial bagi Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 sebesar Rp200,844 miliar yang menjangkau 68.248 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui berbagai program perlindungan sosial.
Gus Ipul menegaskan, ke depan program sosial pemerintah akan semakin terintegrasi, berbasis data tunggal, serta diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. (Red)
