Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat peran negara dalam percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat strategis tersebut dihadiri jajaran pimpinan DPR RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemensos tidak hanya memastikan penyaluran bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tetap berjalan, tetapi juga terus memperkuat dukungan bagi masyarakat terdampak bencana melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Kemensos ditugaskan Presiden melalui Satgas yang dibimbing oleh Pak Mendagri untuk menyalurkan bantuan kebencanaan berupa santunan korban meninggal dunia dan korban luka-luka, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan isian rumah, serta jaminan hidup selama tiga bulan,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, seluruh bantuan pascabencana tahap pertama telah selesai disalurkan. Sementara itu, penyaluran tahap berikutnya tengah dipersiapkan dengan nilai bantuan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Penyaluran dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat,” jelasnya.
Selain itu, Kemensos juga merespons kebutuhan masyarakat terdampak bencana melalui perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menindaklanjuti usulan Pemerintah Aceh, Kemensos telah mengakomodasi lebih dari 400 ribu penerima tambahan PBI-JK di provinsi tersebut.
Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pemerintah kini memasuki fase pemulihan permanen setelah sebelumnya melewati tahap tanggap darurat dan masa transisi.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Setelah tahap tanggap darurat dan transisi, kita masuk pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Kuncinya adalah Rencana Induk atau Renduk yang menjadi panduan bersama,” kata Tito.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra selama tiga tahun ke depan.
Rinciannya, sebesar Rp38,9 triliun dialokasikan pada tahun 2026, Rp32,9 triliun pada tahun 2027, dan Rp28,2 triliun pada tahun 2028.
“Total anggaran yang kami usulkan dan telah mendapatkan persetujuan di tingkat pemerintah mencapai Rp100,166 triliun. Dalam rapat bersama Satgas DPR RI yang dipimpin Prof. Sufmi Dasco Ahmad, usulan tersebut juga mendapatkan dukungan penuh,” ujar Tito.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak menuju kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan. (Red)
