Makassar – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial dengan nilai akumulatif mencapai Rp544 miliar di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (25/6/2026).
Bantuan yang disalurkan meliputi alokasi bufferstock logistik kebencanaan untuk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, Komponen Kampung Siaga Bencana (KSB), Taman Makam Sosial (TMS), Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial (LUMSOS) di Kota Makassar, serta Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk alokasi April, Mei, dan Juni 2026.
Selain itu, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui Sentra Wirajaya Makassar, Sentra Gau Mabaji Gowa, dan Sentra Pangurangi Takalar.
Selain penyerahan bantuan, kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Komisi VIII DPR RI untuk melaksanakan fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial di Sulawesi Selatan.
Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI, Erwin Aksa, menegaskan pentingnya sinergi antara fungsi pengawasan legislatif dan pelaksanaan program pemerintah agar seluruh bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Kunjungan spesifik ini bertujuan memastikan fungsi pengawasan DPR RI berjalan optimal di lapangan untuk memantau seluruh klaster bantuan sosial, mulai dari logistik kebencanaan hingga program pemberdayaan ekonomi, agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Erwin.
Dalam kunjungan tersebut juga berlangsung diskusi interaktif mengenai percepatan pemutakhiran data kemiskinan serta optimalisasi peran sentra-sentra rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial agar semakin adaptif dalam merespons kebutuhan sosial, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program dan bantuan sosial yang dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Terima kasih atas perhatian besar dari Pemerintah Pusat. Kami berkomitmen memastikan koordinasi di lapangan berjalan optimal agar pemanfaatan bantuan seperti PKH, Program Sembako, hingga ATENSI dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Djufrie.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain Selly Andriany Gantina, Ina Ammania, Atalia Praratya, Wardatul Asriah, dan Dini Rahmania.
Hadir pula Sekretaris Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Kementerian Sosial Beni Sujanto, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Mas Kahono Agung Suhartoyo, serta jajaran pejabat terkait lainnya.
Melalui penyaluran bantuan dan pengawasan langsung di lapangan, pemerintah berharap seluruh program perlindungan sosial dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. (Red/Adv)
