Bandar Lampung – Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung dalam waktu singkat kembali memicu banjir di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung, sedikitnya terdapat 38 titik banjir yang tersebar di berbagai kawasan di ibu kota provinsi tersebut.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana menyoroti masih lemahnya koordinasi antara aparatur wilayah dengan masyarakat, terutama dalam menindaklanjuti berbagai keluhan terkait persoalan banjir.
Ia juga menyayangkan minimnya kehadiran aparatur wilayah seperti lurah, camat, hingga ketua lingkungan (RT) dalam kegiatan reses anggota DPRD yang seharusnya menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Saat ini kami sedang masa reses di 11 titik, tetapi hanya satu lurah yang hadir. Bahkan dari satu lingkungan yang memiliki sekitar 15 RT, tidak ada satu pun RT yang datang,” ungkap Kostiana.
Menurutnya, kehadiran aparatur wilayah sangat penting agar mereka dapat mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait masalah banjir yang kerap terjadi di sejumlah kawasan.
“Ketika reses, kami turun untuk membantu pemerintah kota mencari solusi, termasuk terkait perbaikan drainase. Keluhan masyarakat paling banyak soal banjir, baik karena saluran air yang tidak memadai maupun gorong-gorong yang sempit sehingga air meluap,” jelasnya.
Kostiana menambahkan bahwa apabila aparatur wilayah turut hadir dalam kegiatan reses, koordinasi terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
Selain itu, aparatur wilayah juga dapat memastikan apakah usulan masyarakat tersebut telah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau belum.
“Kalau pamong setempat hadir, mereka bisa mengetahui langsung apakah keluhan masyarakat sudah diusulkan dalam Musrenbang atau bagaimana tindak lanjutnya,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memberikan perhatian terhadap kondisi Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung, sehingga persoalan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisasi.
“Jadi sama-sama kita perhatikan ibu kota provinsi ini, yang seharusnya sudah aman dari banjir,” ujarnya.
Kostiana juga menyinggung rencana kerja sama penanganan banjir antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang sempat dibahas pada tahun lalu.
Namun hingga saat ini, kerja sama tersebut belum terealisasi.
“Kerja sama penanganan banjir antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran sebenarnya sudah dibahas tahun lalu, tetapi belum terlaksana. Insyaallah jika sudah berjalan, itu bisa membantu mengurangi banjir di Bandar Lampung,” tandasnya. (Red/Adv)
