Jakarta – Pembangunan delapan Sekolah Rakyat permanen tambahan akan segera dimulai setelah proses penyediaan lahan di sejumlah daerah dinyatakan siap. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menerima audiensi perwakilan delapan pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Delapan daerah yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut adalah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan,” ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, para kepala daerah yang hadir melaporkan bahwa lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah tersedia dan sebagian telah melalui proses pengukuran serta verifikasi teknis.
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sebagai salah satu syarat utama pembangunan.
“Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,” katanya.
Sementara itu, Bupati Toba, Effendi S.P. Napitupulu, menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan telah dipetakan dan menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
“Kami sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen dan telah mengukur kesiapan lahan tersebut. Namun karena adanya bencana alam di wilayah kami, Kementerian PU masih menunda proses lanjutan,” ujarnya.
Dari Kabupaten Mimika, Bupati Johannes Rettob memastikan lahan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan teknis pembangunan.
“Kami sudah menyiapkan kurang lebih delapan hektare lahan yang datar dan tidak memiliki persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menjelaskan bahwa penyediaan lahan dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak.
“Untuk lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat, kami sudah bekerja sama dengan Perhutani dan Brigif dengan luas kurang lebih 10 hektare,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dijalankan melalui mekanisme penjangkauan aktif oleh pemerintah daerah, bukan melalui sistem pendaftaran terbuka sebagaimana sekolah pada umumnya.
Menurutnya, saat ini pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah hampir selesai dan akan segera beroperasi untuk menampung lebih banyak siswa dari keluarga prasejahtera.
“Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip, jangan ada KKN, suap menyuap, jangan sampai ada titipan. Ini harus benar-benar untuk mereka,” tegasnya.
Ia juga kembali mengingatkan bahwa seluruh proses penerimaan siswa harus dilakukan secara transparan dan berbasis data agar tepat sasaran.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima. Jadi sejak awal program ini sifatnya kolaboratif,” jelas Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak putus sekolah, dan kelompok rentan lainnya. Melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi, pemerintah berharap program ini mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan menciptakan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan terampil. (Red/Adv)
