Bandar Lampung – Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Lampung menyoroti berbagai tantangan serius yang tengah dihadapi dunia penerbitan dan literasi di era digital. Mulai dari menurunnya penjualan buku cetak, maraknya pembajakan dan distribusi buku ilegal di marketplace, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat akibat dominasi media sosial dan kecerdasan buatan (AI).
Hal tersebut disampaikan dalam agenda Hari Aspirasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung saat IKAPI Lampung melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu, di Ruang Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (11/5/2026).
Dalam diskusi tersebut, Ketua IKAPI Lampung, Ikhsanuddin, mengatakan transformasi digital memang tidak bisa dihindari. Namun demikian, buku tetap memiliki peran penting sebagai instrumen pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus informasi digital yang belum tentu terverifikasi.
Menurutnya, budaya membaca kritis harus terus dijaga agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi instan yang beredar di media sosial.
“Buku memiliki proses, ada penulis, editor, penerbit, dan pertanggungjawaban ilmiah maupun moral. Karena itu, penerbitan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengetahuan masyarakat,” kata Ikhsanuddin.
Dalam audiensi tersebut, IKAPI Lampung juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung agar lebih serius memperkuat ekosistem literasi dan penerbitan daerah, di antaranya melalui dukungan terhadap konten lokal, penguatan perpustakaan, kegiatan literasi di sekolah, festival buku, hingga ruang pembinaan bagi penulis muda dan komunitas literasi.
Selain persoalan literasi, IKAPI Lampung juga menyoroti beratnya tantangan ekonomi industri penerbitan. Tingginya biaya distribusi dan besarnya potongan penjualan di toko buku modern dinilai cukup memberatkan penerbit lokal.
“Kondisi tersebut membuat banyak penerbit harus mencari berbagai strategi agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ade Utami Ibnu menegaskan bahwa penguatan literasi tidak hanya berkaitan dengan budaya membaca, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan ketahanan masyarakat menghadapi era digital.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Penguatan literasi, penerbit lokal, dan konten daerah harus menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia di Lampung,” kata Ade Utami Ibnu.
Ketua DPW PKS Lampung itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, komunitas literasi, dan penerbit lokal agar budaya membaca dan menulis dapat tumbuh lebih kuat di tengah masyarakat.
Dalam diskusi tersebut turut dibahas sejumlah gagasan pengembangan program pembinaan penulis muda, lomba menulis berbasis konten lokal, hingga pendampingan komunitas literasi di berbagai daerah di Lampung. Upaya tersebut diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu menghasilkan karya dan gagasan.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama dalam mendukung pertumbuhan ekosistem literasi dan penerbitan daerah yang sehat, adaptif, dan berpihak pada pengembangan kualitas generasi muda Lampung. (Red/Adv)
