Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya pada program strategis nasional Sekolah Rakyat.
Sebagai bentuk keterbukaan terhadap pengawasan publik, Gus Ipul dijadwalkan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (8/5/2026) untuk melaporkan sekaligus berkonsultasi terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.
“Kami bersama Pak Wamen dan Pak Sekjen akan silaturahmi ke KPK untuk meminta nasihat, meminta masukan, sekaligus memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Langkah tersebut diambil di tengah tingginya perhatian publik terhadap proses pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat, termasuk isu pengadaan sepatu siswa yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul memastikan Kemensos tidak anti kritik dan justru membuka ruang pengawasan seluas-luasnya kepada masyarakat. Bahkan, Kemensos telah membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dan pendalaman agar informasi yang berkembang dapat dilihat secara utuh dan objektif.
Tim tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono.
“Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang isu-isu yang berkembang di media sosial,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, seluruh pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat, baik sepatu maupun seragam siswa dan guru, dilakukan melalui mekanisme lelang dan prosedur pengadaan yang berlaku sesuai ketentuan pemerintah.
“Semua sepatu tentu untuk siswa Sekolah Rakyat, semua seragam tentu untuk siswa Sekolah Rakyat, dan ada juga untuk para guru. Semuanya dilakukan melalui proses yang transparan dan mekanisme lelang yang semestinya,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, Kemensos tidak akan menutupinya dan siap menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sebelumnya, isu dugaan markup harga sepatu siswa Sekolah Rakyat menjadi viral setelah beredarnya foto Gus Ipul bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa dalam sebuah kegiatan di Malang.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kemensos, melainkan hadiah pribadi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur.
Karena itu, menurutnya, membandingkan satu jenis sepatu dalam foto yang beredar di media sosial dengan keseluruhan paket pengadaan sepatu Sekolah Rakyat adalah keliru dan menyesatkan.
“Setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga yang berbeda,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa pengawasan publik terhadap program Sekolah Rakyat justru menjadi energi positif agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan bersih, profesional, dan tepat sasaran.
Ia memastikan Kemensos akan terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa agar seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Kalau memang ada bukti kuat terjadinya penyimpangan, kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” pungkas Gus Ipul. (Red/Adv)
