Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Dinas Persiapan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Rapat tersebut memfokuskan pembahasan pada kesiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang akan dimulai secara serentak pada 14 Juli 2026.
Rapat membahas lima aspek utama penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan siswa, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, kesiapan pelaksanaan MPLS, serta dukungan anggaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan seluruh satuan kerja harus memastikan seluruh kebutuhan dasar Sekolah Rakyat telah terpenuhi sebelum kegiatan MPLS dimulai. Ia meminta setiap perkembangan pembangunan sekolah, pengadaan sarana-prasarana, distribusi perlengkapan siswa, hingga kebutuhan yang belum terpenuhi dilaporkan secara rinci dan tertulis.
“Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang, mulai dari pembangunan, pengadaan, distribusi perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan yang masih kurang. Kalau ada potensi masalah, laporkan lebih awal supaya bisa kita bantu selesaikan,” ujar Gus Ipul.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico melaporkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen terus berlangsung di 93 titik di seluruh Indonesia. Hingga saat ini belum ada lokasi yang mencapai penyelesaian 100 persen, namun sejumlah titik telah menunjukkan progres signifikan. Lima lokasi dengan progres pembangunan tertinggi berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu.
Menghadapi proses perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan menuju gedung permanen, Gus Ipul meminta seluruh sentra dan balai milik Kementerian Sosial memberikan pendampingan maksimal selama masa transisi.
“Tolong dibantu masa transisi dari rintisan ke gedung permanen. Laporkan jika ada pengadaan. Jangan sampai membangun hal-hal yang tidak penting hanya demi mengejar penyerapan anggaran,” tegasnya.
Selain kesiapan fisik, pemerintah juga mematangkan mekanisme penetapan siswa, terutama di daerah yang jumlah calon siswa melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan bersama pemerintah daerah untuk memastikan penerima benar-benar berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi.
Menurut Gus Ipul, tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menunjukkan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Karena itu pemerintah tengah menyiapkan berbagai alternatif agar anak-anak yang belum tertampung tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak.
“Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperluas jangkauan program ke depan agar semakin banyak anak dari keluarga miskin yang bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” katanya.
Pada aspek sumber daya manusia, Kementerian Sosial terus mempercepat proses rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, serta tenaga kependidikan. Seluruh personel ditargetkan telah bertugas sebelum MPLS dimulai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan optimal sejak hari pertama.
Terkait pelaksanaan MPLS, Gus Ipul mengingatkan agar seluruh sekolah menyelenggarakan kegiatan yang edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik kekerasan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
“Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah dan membangun semangat belajar. Jangan ada kekerasan fisik maupun kegiatan yang memberatkan siswa. Banyak anak yang datang dengan latar belakang kerentanan, sehingga pendekatannya harus humanis dan menyenangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melaporkan hasil koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dalam koordinasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kerapian siswa Sekolah Rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan mendukung program pembinaan karakter melalui penugasan taruna Akademi Militer di lingkungan Sekolah Rakyat. Sebanyak lima taruna akan ditempatkan di setiap Sekolah Rakyat untuk membantu pembinaan kedisiplinan siswa. Sekitar 1.000 taruna dijadwalkan mulai bertugas pada awal Agustus 2026 selama kurang lebih satu minggu.
“Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat. Karena itu, Kementerian Pertahanan akan membantu melalui penugasan taruna untuk mendukung pembinaan kedisiplinan dan kerapian siswa,” ujar Agus Jabo.
Melalui pematangan seluruh aspek tersebut, Kementerian Sosial menargetkan seluruh Sekolah Rakyat siap menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah secara serentak pada 14 Juli 2026, sekaligus memberikan pengalaman awal yang aman, nyaman, ramah, dan berkesan bagi para siswa yang akan memulai perjalanan pendidikan di Sekolah Rakyat. (Red)
