Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh jajarannya mempercepat proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dengan tetap menjaga ketepatan sasaran bagi keluarga yang paling membutuhkan.
Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026). Rapat diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, para Kepala Sentra dan Balai se-Indonesia secara daring, serta jajaran pejabat Eselon I dan II, kepala biro, staf khusus menteri, hingga tenaga ahli secara langsung.
“Tolong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung turun bersama Pak Bupati,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mengejar target jumlah, tetapi harus benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Kemensos, Faisal, melaporkan hingga saat ini proses penjangkauan telah mencapai 12.676 calon siswa.
Jumlah tersebut terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Proses penjaringan, kata Faisal, masih terus berlangsung menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
Pemerintah sendiri menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Sementara saat ini sudah terdapat 14.936 siswa existing yang belajar di 166 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.
Selain membahas penjangkauan siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Gus Ipul menilai sistem pengadaan harus diperbaiki sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan pagu anggaran yang kurang matang, keterlambatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak optimal, hingga administrasi yang belum tertib.
Karena itu, ia meminta sistem pengadaan dibangun lebih profesional dan tidak bergantung pada individu tertentu.
“Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico memaparkan hasil evaluasi pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sejumlah kebutuhan akan disesuaikan kembali berdasarkan kondisi riil di lapangan dan waktu pemanfaatannya.
Robben juga menjelaskan pengadaan pemerintah wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5), sehingga tidak dapat dilakukan melalui platform e-commerce umum.
“Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” jelas Robben.
Ia menambahkan harga barang di e-katalog dibentuk melalui mekanisme kurasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai komponen seperti penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, hingga pajak.
Sementara itu, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa.
“Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,” ujar Dody.
Menutup arahannya, Gus Ipul kembali mengingatkan seluruh jajaran Kemensos agar menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,” tegas Gus Ipul. (Red)
