Mataram – Upaya menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan program semata, tetapi harus diawali dari pembenahan tata kelola serta penyamaan basis data. Hal tersebut ditegaskan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, saat memberikan arahan pada Puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026).
Di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, serta jajaran DPRD, Forkopimda, dan pemangku kepentingan lainnya, Gus Ipul menegaskan bahwa fondasi utama pengentasan kemiskinan adalah tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau kemiskinan mau turun, kesejahteraan naik, kata kunci yang pertama adalah tata kelolanya diperbaiki dulu. Kalau tata kelolanya sudah baik, Insya Allah yang lain akan mengikuti,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan program. Menurutnya, praktik korupsi tidak boleh lagi memiliki ruang dalam sistem yang semakin terbuka.
“Stop korupsi, itu masa lalu. Mari kita berjamaah untuk urusan yang benar, bukan untuk korupsi,” tegasnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Arahnya harus jelas, dikerjakan bersama-sama, dan dilakukan terus-menerus,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak pemerintah daerah untuk memulai dari langkah mendasar, yakni menyamakan basis data melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda. Semua harus mulai dari data yang sama, lalu kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Selain pemberian bantuan, Gus Ipul juga menekankan pentingnya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri. Ia mencontohkan perlunya layanan seperti rumah singgah dan sentra-sentra Kemensos untuk menjangkau kelompok rentan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah, tapi upaya memuliakan keluarga miskin, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang selama ini dianggap tidak mungkin,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah di NTB untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan program tersebut, termasuk menyiapkan lahan dan dukungan yang diperlukan.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan kemiskinan secara nyata.
“Saya ingin kita bekerja bersama, supaya cita-cita mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting karena mempertemukan langsung pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum perencanaan.
Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menambahkan bahwa peran desa sangat strategis dalam upaya menurunkan kemiskinan.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Deputi BPKP terkait pengawasan implementasi program unggulan daerah, serta penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rancangan RKPD Tahun 2027. (Red)
