Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf berencana mengumpulkan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan se-Makassar bersama tokoh masyarakat dan warga sekitar guna memperkuat pengawasan layanan sosial.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap keberlangsungan LKS di wilayahnya.
“Nanti kita buat seperti Gerakan Peduli Panti Sosial Bermutu. Kita kumpulkan seluruh LKS, ajak tokoh dan masyarakat sekitar seperti RT dan RW,” ujar Gus Ipul saat menerima audiensi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie dan Kepala UPTD RPTC Dinsos Makassar Masrih.
Gus Ipul menegaskan, pelibatan masyarakat sekitar menjadi penting agar pengawasan terhadap layanan di LKS tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh lingkungan sekitar.
“Tidak hanya oleh pemerintah, masyarakat sekitar panti juga harus ikut mengawasi,” tambahnya.
Selain itu, Kemensos bersama Pemerintah Kota Makassar juga akan mendorong seluruh LKS untuk segera melakukan akreditasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan.
Ia mengapresiasi langkah proaktif pemerintah daerah yang dinilai sejalan dengan amanat konstitusi.
“Saya senang sekali Pemda peduli dengan LKS. Ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 34, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap LKS, mengingat potensi kerawanan yang dapat terjadi, khususnya terhadap anak-anak.
“Jangan sampai LKS menjadi tempat kejahatan terhadap anak. Ini sangat berbahaya jika tidak diawasi,” tegasnya.
Saat ini tercatat sebanyak 125 LKS di Makassar, dengan 76 di antaranya telah terakreditasi. Pemerintah daerah melalui dinas sosial setempat akan melakukan pengecekan langsung ke setiap lembaga tersebut.
Gus Ipul juga menyarankan agar anak-anak yang telah selesai mendapatkan layanan di LKS dan siap mengikuti pendidikan dapat diarahkan untuk masuk ke program Sekolah Rakyat di Makassar.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kualitas layanan LKS semakin meningkat serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak dan kelompok rentan. (Red)
