Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan bahwa pemberdayaan sosial menjadi strategi utama dalam mendorong kemandirian masyarakat rentan, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, menekankan bahwa seluruh intervensi program harus terintegrasi dan diarahkan pada graduasi atau kemandirian penerima bantuan.
“Graduasi adalah kinerja kita. Seluruh unit kerja harus menuju ke graduasi,” tegas Gus Ipul dalam Rapat Dinas Hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, pemberdayaan sosial tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus terhubung dengan berbagai program seperti bantuan sosial (bansos), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), hingga bansos kebencanaan.
“Semua program harus saling terhubung dan menuju graduasi. Harus ada benang merahnya,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya integrasi lintas unit kerja, termasuk optimalisasi sumber daya manusia seperti pendamping Program Keluarga Harapan, pendamping rehabilitasi sosial, serta SDM di sentra.
“Pemberdayaan tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus menjadi satu kesatuan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pola penyaluran bantuan yang bersifat sementara (hit and run) ditinggalkan. Bantuan harus diikuti pendampingan, evaluasi, dan tindak lanjut agar memberikan dampak nyata.
“Tidak cukup memberi lalu selesai. Harus diukur dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Keberhasilan pemberdayaan, lanjutnya, tidak diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari jumlah KPM yang berhasil mandiri dan keluar dari ketergantungan bansos.
Kemensos menargetkan graduasi sebesar 380.000 KPM per tahun, serta penambahan 150.000 KPM dalam Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Untuk mendukung percepatan tersebut, anggaran PPSE tahun 2026 ditingkatkan menjadi Rp876 miliar, termasuk tambahan Rp795 miliar.
Gus Ipul meminta seluruh jajaran segera mengambil langkah konkret dengan menyederhanakan proses bisnis, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, serta menyusun skenario pencapaian target secara terukur.
“Sederhanakan proses, libatkan pemda dan K/L, serta susun langkah pencapaian target,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kemensos.
Melalui penguatan pemberdayaan sosial yang terintegrasi, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang bertransformasi menjadi mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. (Red)
