Mataram – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa kebijakan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bukanlah bentuk pengurangan perlindungan negara, melainkan langkah penertiban agar subsidi kesehatan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurut Gus Ipul, sekitar 11 juta peserta PBI yang dialihkan merupakan mereka yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan hasil pemutakhiran data. Di antaranya termasuk peserta yang telah meninggal dunia, berstatus ASN, TNI, Polri, maupun yang telah masuk kelompok mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang terjadi bukan negara mengurangi perlindungan, tetapi negara sedang menertibkan data agar bantuan iuran kesehatan benar-benar jatuh kepada yang berhak. Ini bukan pengurangan perlindungan, melainkan pengalihan kepada warga lain yang lebih layak menerima,” ujarnya di Mataram, Jumat (17/4/2026).
Ia menegaskan, narasi yang menyebut 11 juta peserta tersebut “dibuang” dari perlindungan negara adalah tidak tepat. Menurutnya, kebijakan ini justru memperkuat keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan.
“Negara harus selalu ada untuk yang paling membutuhkan. Kalau data yang keliru terus dipertahankan, justru masyarakat yang berhak bisa kehilangan akses,” tegasnya.
Gus Ipul juga meluruskan persepsi terkait hasil rapat DPR pada Februari 2026. Ia menekankan bahwa fokus kebijakan dalam masa transisi adalah menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan, bukan mengaktifkan seluruh peserta tanpa verifikasi.
“Siapa pun yang sakit harus tetap diterima dan dirawat. Kepesertaan administratif boleh ditertibkan, tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah memastikan mekanisme verifikasi dan reaktivasi dilakukan secara cepat dan mudah. Pengajuan reaktivasi dapat dilakukan melalui dinas sosial maupun kantor desa/kelurahan dengan waktu proses antara satu hingga tiga hari.
Selain itu, pemerintah juga membuka jalur khusus reaktivasi langsung di fasilitas kesehatan bagi kondisi darurat melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Dalam keadaan darurat, reaktivasi tidak boleh berbelit. Petugas BPJS di fasilitas kesehatan dapat langsung menerima pengajuan reaktivasi peserta PBI nonaktif,” jelasnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa polemik yang muncul selama ini banyak disebabkan oleh kesalahpahaman antara status kepesertaan administratif dan hak atas pelayanan kesehatan.
“Penertiban data diperlukan agar subsidi tepat sasaran, tetapi pelayanan kesehatan tetap wajib diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Terkait pengalihan sebagian peserta ke skema PBPU Pemda, ia memastikan hal tersebut bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung jawab, melainkan bentuk sinergi untuk memperluas cakupan perlindungan.
“Kuota perlindungan tetap ada. Pemerintah daerah justru memperkuat perlindungan, bukan menggantikan tanggung jawab pusat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa penyesuaian berbasis desil merupakan bentuk afirmasi untuk memastikan bantuan lebih fokus kepada kelompok paling miskin dan rentan.
“Penyesuaian desil bukan mengurangi perlindungan, tetapi memperdalam keberpihakan,” tambahnya.
Gus Ipul menutup dengan menegaskan bahwa inti kebijakan ini adalah menjaga keadilan sosial melalui perbaikan data dan penajaman sasaran penerima bantuan.
“Datanya dibersihkan, perlindungan tetap berjalan, layanan kesehatan dijamin, dan keberpihakan negara diperkuat kepada mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (Red/Adv)
