Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tidak ada lagi ruang aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial. Seluruh jajaran diminta memperkuat komitmen antikorupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, terutama menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Sosial yang digelar secara hybrid di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta seluruh jajaran pimpinan Kemensos.
Menurut Gus Ipul, arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai integritas dan pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai perintah yang wajib dijalankan seluruh kementerian dan lembaga negara.
“Kita tahu kemarin ada pidato Presiden soal integritas. Ketika Presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah, bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesan tersebut,” tegas Gus Ipul.
Ia menilai penguatan integritas tidak cukup hanya menjadi slogan atau program administratif semata. Integritas harus menjadi kesadaran kolektif sekaligus budaya kerja yang melekat dalam setiap proses pelayanan publik dan pengelolaan anggaran negara.
Karena itu, Gus Ipul memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal secara menyeluruh serta tidak akan mundur dalam upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” ujarnya tegas.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada seluruh jajaran Kemensos. Pertama, setiap unit kerja diminta melakukan evaluasi internal secara berkala tanpa harus menunggu audit atau temuan dari pihak eksternal.
Menurutnya, budaya introspeksi dan pengawasan internal harus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Kita harus mulai dari diri sendiri. Evaluasi internal harus dilakukan sebelum ada pihak luar yang menemukan persoalan,” katanya.
Kedua, Gus Ipul menegaskan bahwa setiap pimpinan memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mengawasi bawahannya.
“Kita diawasi dari atas. Maka kita wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kemensos menargetkan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap praktik gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun berbagai bentuk pelanggaran integritas lainnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh pimpinan satuan kerja harus bertanggung jawab penuh atas kondisi integritas di lingkungan kerjanya masing-masing.
“Jika ada yang menyimpang di satuan kerja Anda dan Anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tetapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas satuan kerjanya. Ini bukan pilihan, melainkan kewajiban jabatan,” tegas Gus Ipul.
Menurutnya, penguatan integritas menjadi syarat utama agar berbagai program strategis Kementerian Sosial dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terlebih saat ini Kemensos tengah menjalankan berbagai program prioritas nasional, mulai dari penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, hingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Karena itu, seluruh proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan program harus dijalankan secara transparan, profesional, serta bebas dari praktik koruptif.
“Kemensos harus menjadi contoh kementerian yang bergerak tanpa diminta, bukan bergerak karena didesak. Integritas adalah fondasi agar seluruh program strategis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Gus Ipul.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Kemensos menjadikan momentum menjelang pengadaan tahun 2026 sebagai titik penguatan komitmen bersama untuk membersihkan diri dan memperbaiki tata kelola kelembagaan.
“Saatnya kita benar-benar menguatkan tekad, membersihkan diri, sebagaimana arahan Presiden. Dengan begitu program-program strategis yang kita jalankan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, Plt Inspektur Jenderal Dody Sukmono, para pejabat pimpinan tinggi pratama, serta kepala sentra dan balai Kemensos dari seluruh Indonesia yang mengikuti rapat secara daring. (Red)
