Palangka Raya – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan dirinya mendapat tiga mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tiga mandat tersebut meliputi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pembangunan Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam siniar bersama Kalteng Pos yang turut menghadirkan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, serta Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Husrin A. Latif di Kantor Kalteng Pos, Palangka Raya, Jumat (22/5/2026).
“Saya datang ke Kalteng ini dalam rangka menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Presiden kepada saya di Kemensos. Ada tiga mandatnya,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, mandat pertama adalah konsolidasi DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Ia menegaskan, data yang akurat menjadi syarat utama agar program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau datanya akurat, bantuan kita tepat sasaran dan akan berdampak. Kalau data kita tidak akurat, kita akan memberi orang yang tidak membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, konsolidasi DTSEN dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan satu data nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.
Sebelumnya, kata dia, masing-masing instansi masih menggunakan basis data sendiri sehingga sering terjadi perbedaan data penerima bantuan sosial.
“Nah Inpres Nomor 4 Tahun 2025 itu meminta kita semua konsolidasi dalam data tunggal (DTSEN). Datanya yang mengelola adalah BPS, bukan lagi kementerian, lembaga atau pemerintah daerah,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data melalui jalur RT, RW, kelurahan hingga kabupaten/kota dan provinsi. Seluruh proses tersebut terhubung melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dijalankan operator data desa.
“Kami sekarang sedang konsolidasi untuk memastikan bahwa setiap desa atau kelurahan memiliki operator,” ujarnya.
Selanjutnya, BPS akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan data dari daerah sebelum ditetapkan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial.
“Pemutakhiran itu oleh BPS dilakukan tiga bulan sekali, hasilnya ya. Tapi pemutakhiran kita dari daerah bisa tiap hari,” jelas Gus Ipul.
Selain melalui jalur formal, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos, Command Center 021-171, maupun layanan WhatsApp di 0887-7171-171.
Selain penguatan DTSEN, Gus Ipul mengatakan pemerintah juga mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program khusus Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memperoleh akses pendidikan berkualitas secara gratis.
“Sekolah rakyat itu bagian dari penanggulangan kemiskinan. Tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari pengatasan kemiskinan,” katanya.
Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar empat juta anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
“Presiden ingin memberikan akses kepada seperti ini. Yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang di jalanan, yang diajak kerja, mungkin mengemis atau jadi pemulung,” ujar Gus Ipul.
Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak menerapkan tes akademik dalam proses penerimaan siswa. Selama berasal dari keluarga tidak mampu, anak tetap bisa diterima meski mengalami keterlambatan pendidikan.
“Tidak ada tes akademik. Selama dia tidak mampu, boleh masuk,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama dengan seluruh kebutuhan siswa dijamin negara, mulai dari makan, seragam, hingga fasilitas pendidikan.
Meski diperuntukkan bagi keluarga miskin, fasilitas yang diberikan tetap dirancang berkualitas sebagai bentuk penghormatan negara kepada masyarakat prasejahtera.
“Ini bentuk Presiden ingin memuliakan keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Kalau bapaknya pemulung, janganlah anaknya jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, janganlah anaknya jadi tukang becak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin turut menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
“Terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Pak Mensos, Kota Palangka Raya diberi kesempatan untuk Sekolah Rakyat,” pungkasnya. (Red/Adv)
