Jakarta – Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital terus mematangkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) atau digitalisasi bantuan sosial guna memperkuat akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Sistem berbasis artificial intelligence (AI) tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara nasional paling lambat akhir tahun 2026.
Perlinsos digital merupakan portal pendaftaran dan sanggah bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Saat ini sistem masih dalam tahap uji coba sebelum diperluas ke 42 kabupaten mulai 13 Mei 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengatakan integrasi data menjadi langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data akurat.
“Digitalisasi ini memang sangat penting sehingga proses pengambilan keputusan basisnya harus data akurat. Kami bersyukur antar kementerian dan lembaga yang punya sekitar 27 ribu aplikasi sudah mulai tersambung,” kata Luhut saat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Menurut Luhut, sistem tersebut telah memanfaatkan teknologi face recognition dan AI untuk meningkatkan validasi penerima bansos. Teknologi itu sebelumnya diuji coba di Banyuwangi dan dinilai memiliki tingkat akurasi tinggi.
“Dengan face recognition yang sudah kita praktekkan juga di Banyuwangi dan ternyata sangat akurat,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada Juni mendatang, termasuk melihat proses pendaftaran dan mekanisme sanggah data penerima bansos.
“Kalau ini semua berjalan baik di 42 kabupaten, Presiden nanti roll out pada Oktober atau November. Paling lambat tahun ini saya kira secara nasional sudah bisa jalan,” jelas Luhut.
Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan digitalisasi bansos memungkinkan pemerintah mengetahui profil penerima manfaat secara lebih lengkap, mulai dari kondisi sosial, aset, hingga data biometrik.
“Dengan adanya digitalisasi bansos ini kita lebih mengetahui profil dari penerima bansos. Kita tidak hanya tahu asetnya atau kepemilikan rumahnya, tapi juga biometriknya dan wajahnya,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, sistem tersebut juga membantu pemerintah memantau seluruh jenis bantuan yang diterima masyarakat, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun bantuan nonpemerintah.
“Sehingga kita bisa mengetahui setiap tahun penerima manfaat ini menerima berapa besar bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan aplikasi tersebut telah terhubung dengan berbagai basis data pemerintah, seperti Dukcapil, BPS, PLN, BKN, Korlantas, BPJS, ATR/BPN, dan sejumlah instansi lainnya.
Integrasi data itu diharapkan dapat membantu pemerintah mengukur tingkat kelayakan penerima manfaat sekaligus memantau proses menuju kemandirian keluarga penerima bantuan.
“Utamanya supaya bansos lebih tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.
Meski berbasis digital, pemerintah memastikan masyarakat prasejahtera dan lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan smartphone tetap mendapat pendampingan melalui pendamping sosial, relawan, hingga pemerintah daerah sampai tingkat desa dan kelurahan.
“Belum sempurna, tapi harus dimulai,” katanya.
Sementara itu, Ahli Kemiskinan sekaligus Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga.
“Selama 70 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini data administrasi terintegrasi,” ujarnya. (Red)
