Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) terkuat di dunia. Berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah dinilai menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan sekaligus menjadi fondasi menuju target nol persen kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ujar Presiden.
Perlindungan Sosial Jadi Fondasi Pengentasan Kemiskinan
Dalam paparannya mengenai Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Presiden menjelaskan berbagai program yang menjadi tulang punggung perlindungan sosial nasional, termasuk yang berada dalam koordinasi Kementerian Sosial.
Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan sebesar Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4.
Sementara itu, Sekolah Rakyat menyediakan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa setiap bulan bagi 44.635 siswa yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2.
Selain itu, melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), pemerintah memberikan bantuan hingga Rp2,4 juta per penerima per tahun kepada 83.357 penerima manfaat.
Pemerintah juga terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan bantuan sebesar Rp10 juta bagi 2.810 penerima manfaat.
Presiden juga memaparkan berbagai program kesejahteraan lainnya, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan kebencanaan, subsidi energi, bantuan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurut Presiden, keseluruhan program tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Perkuat Tata Kelola Berbasis Data Terpadu
Presiden menekankan pentingnya penguatan tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor agar penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegas Presiden.
Ia menjelaskan, digitalisasi layanan bantuan sosial saat ini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi, dengan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Menurut Presiden, digitalisasi tersebut mampu memangkas biaya administrasi yang sebelumnya dapat mencapai sekitar Rp150 ribu, sehingga kini masyarakat dapat mengakses layanan secara gratis.
Lebih lanjut, Presiden meminta integrasi data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan terus diperkuat agar tidak terjadi kesalahan sasaran.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target nol persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujarnya.
Kemensos Percepat Verifikasi Data dan Siapkan Penyaluran Melalui Koperasi Merah Putih
Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian Sosial saat ini tengah menyelesaikan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.
“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujar Gus Ipul.
Selain itu, Kemensos juga tengah melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif kanal distribusi, melengkapi mekanisme yang selama ini dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana. Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa,” jelas Gus Ipul.
Ia menambahkan, proses pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan secara berkala agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (Red)
