Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan memiliki posisi strategis dalam membantu pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia.
Karena itu, menurut Agus Jabo, CSR tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif ataupun kegiatan karitatif sesaat, melainkan harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menghadiri kegiatan CSR Summit 2026 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
“Kementerian Sosial terus mendorong perubahan paradigma CSR dan TJSL dari pendekatan charity menjadi community development,” kata Agus Jabo.
Ia mengajak para pimpinan perusahaan, BUMN, dunia usaha, hingga lembaga filantropi untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Ini yang menjadi PR bersama dan forum CSR ini menjadi penting, karena kita harus berkolaborasi, harus bersinergi. Kembali ke belakang, menoleh ke belakang ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang belum hidup sejahtera,” ujarnya.
Agus Jabo menjelaskan, pelaksanaan CSR di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi pijakan penting untuk memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam implementasinya, prioritas program CSR kesejahteraan sosial diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan, mulai dari anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan rentan, korban bencana, masyarakat miskin, hingga kelompok masyarakat dengan kerentanan sosial lainnya.
“Karena itu, Kementerian Sosial terus memperkuat peran sebagai fasilitator dan penghubung kolaborasi melalui penyediaan data dan regulasi, penguatan forum CSR, pendampingan mitra, peningkatan kapasitas, hingga pemberian apresiasi,” jelas Agus Jabo.
Ia berharap program CSR ke depan tidak hanya menjadi simbol kepedulian perusahaan, tetapi benar-benar menjadi kekuatan sosial yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan, memperluas akses usaha, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.
“Kami juga mengajak dunia usaha untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan filantropi dalam membangun model pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Senada dengan itu, Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro menilai program CSR tidak cukup hanya berupa bantuan jangka pendek, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan.
“Dan forum hari ini penting, untuk memiliki pandangan yang sama untuk CSR ini. Pandangan harus berbeda dari fragmented ke kolaboratif, dari simbolik menjadi strategis, dari program jangka pendek menjadi jangka panjang,” kata Bram.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pemimpin Redaksi The Iconomics Arif Hatta, Direktur Riset The Iconomics Alex Mulya, para pimpinan perusahaan, BUMN, dunia usaha, lembaga filantropi, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. (Red/Adv)
