Jakarta – Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan kini telah hadir di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Program pendidikan gratis berbasis asrama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, hingga saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik di seluruh Indonesia sejak Juli hingga Oktober 2025.
“Jadi kalau kita lihat yang 166 sudah mulai melakukan proses belajar-mengajar sejak bulan Juli, Agustus atau September, Oktober tahun lalu, tahun 2025, itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Aceh ada, di Papua juga ada, di NTT ada, di Sulawesi Utara juga ada,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
“Jadi ada semua yang mewakili daerah-daerah 3T, seperti misalnya di Anambas atau di Natuna,” lanjutnya.
Di wilayah Maluku misalnya, saat ini telah beroperasi tiga Sekolah Rakyat rintisan, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Selain itu, empat wilayah baru juga telah diusulkan untuk pembangunan tahap berikutnya, yakni Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Menurut Gus Ipul, pemerintah melalui Kemensos bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 gedung permanen dengan kapasitas masing-masing hingga 1.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung Sekolah Rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan-persyaratan lainnya,” ujar Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam pelaksanaannya, Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan penjangkauan calon siswa, terutama anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
“Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah karena setiap (murid) yang sekolah di sini, (data) mereka sebelumnya ditandatangani oleh pemerintah daerah atau ditetapkan oleh pemerintah daerah,” jelas Gus Ipul.
Hingga saat ini sekitar 15 ribu anak dari keluarga prasejahtera telah menikmati pendidikan gratis di Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah pada tahun ajaran baru Juli 2026 mendatang, seiring target penerimaan sebanyak 32.640 siswa baru di seluruh Indonesia. (Red)
