Jakarta – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menghadiri sekaligus turut meluncurkan Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF melalui dokumen Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030 bertema “Bersama untuk Setiap Anak Indonesia”, yang digelar di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian/lembaga bersama UNICEF guna memastikan pembangunan anak yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Dokumen CPAP 2026–2030 menjadi landasan strategis kerja sama antara pemerintah dan UNICEF dalam mendorong pembangunan anak secara komprehensif. Penyusunannya mengacu pada berbagai kebijakan nasional dan komitmen global, termasuk RPJMN 2025–2029, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026–2030, serta Konvensi Hak Anak.
Program ini mencakup tujuh fokus utama, yakni peningkatan gizi, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, perlindungan anak, kebijakan sosial, serta efektivitas pelaksanaan program.
Kementerian Sosial sendiri turut berperan aktif dalam penyusunan substansi dokumen tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya dari kelompok rentan.
Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen daerah di 13 wilayah kerja sama, disertai pemaparan program dan peluncuran resmi CPAP 2026–2030. Wamensos Agus Jabo turut ambil bagian dalam peluncuran tersebut sebagai bentuk dukungan nyata terhadap agenda pembangunan anak nasional.
Tak hanya itu, suara generasi muda juga turut dihadirkan dalam forum tersebut. Aktivis muda, Alya Sabira, menyampaikan harapan agar kebijakan yang disusun benar-benar berpihak pada anak, khususnya kelompok paling rentan.
Ia menekankan pentingnya penerapan child sensitive budgeting agar setiap program dan kebijakan mampu menjangkau anak-anak yang selama ini masih tertinggal dari akses pembangunan.
Peluncuran CPAP 2026–2030 diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat, guna memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak dan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. (Red/Adv)
