Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) sepakat membangun sinergi strategis untuk memperluas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui layanan pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Ketua Umum SP2MI Amirudin di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Gus Ipul mengatakan penanganan ATS membutuhkan kolaborasi berbagai pihak karena masih banyak anak dan remaja yang berada di luar sistem pendidikan formal. Berdasarkan data resmi, jumlah ATS mencapai lebih dari empat juta orang.
“Kita menemukan banyak orang di jalan, yang tidak sekolah, ATS itu 4 juta (orang) lebih, itu data resminya. Saya kira selalu data kita fenomena gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali,” kata Gus Ipul.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (25/6/2026), dan turut dihadiri Mensos Gus Ipul.
Kolaborasi Kemensos dan SP2MI akan difokuskan pada perluasan akses pendidikan bagi anak dan remaja dari keluarga kurang mampu yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Salah satu bentuknya melalui penyetaraan pendidikan di PKBM.
Dalam skema kerja sama tersebut, Kemensos akan menyediakan tempat untuk kegiatan PKBM dengan memanfaatkan gedung Sekolah Rakyat rintisan yang berada di sentra-sentra Kemensos. Gedung tersebut saat ini tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar setelah siswa Sekolah Rakyat rintisan berpindah ke Sekolah Rakyat permanen.
Sementara itu, SP2MI akan mendukung penyediaan tenaga pengajar untuk memberikan layanan pendidikan kepada para penerima manfaat.
“(Penyediaan) tenaga pengajar, itu yang kita kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, nanti secara nasional,” ujar Gus Ipul.
SP2MI memiliki anggota yang tersebar di berbagai daerah dan selama ini bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjangkau masyarakat yang berada di luar sistem pendidikan formal.
Gus Ipul juga mendorong agar kolaborasi tersebut dapat terintegrasi dengan program Sekolah Rakyat. Anak dan remaja yang sebelumnya tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah dapat mengikuti proses penyetaraan pendidikan melalui PKBM terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendidikan formal sesuai jenjangnya di Sekolah Rakyat.
“Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang yang tidak masuk sistem pendidikan formal, karena biaya, banyak sebab lah, terutama karena ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kita anggap tua terus tidak kita terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya harus diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, pendekatan tersebut diperlukan agar anak-anak dan masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas hidup.
Ia berharap proses penyetaraan pendidikan dapat berlangsung cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang selama ini berada di luar sistem pembangunan atau kelompok yang kerap tidak terlihat dalam layanan publik.
“Ini dalam rangka percepatan supaya yang tidak sekolah bisa sekolah, yang buta huruf bisa membaca, yang tidak punya ijazah punya ijazah, supaya mereka bisa bekerja,” kata Gus Ipul.
Ketua Umum SP2MI Amirudin menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kemensos dalam membangun kolaborasi tersebut. SP2MI, kata dia, siap menindaklanjuti kerja sama dengan menyiapkan tenaga pengajar sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang akan ditempatkan di sentra-sentra Kemensos.
“Kita akan tindaklanjuti dengan mungkin nota kesepahaman dengan Kemensos melalui Pak Dirjen Rehsos, tadi sudah kita coba minta kontak personnya, supaya ini segera direalisasikan,” kata Amirudin.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan sekaligus membuka kembali kesempatan bagi anak dan remaja yang terputus dari pendidikan formal agar dapat memperoleh ijazah, meningkatkan keterampilan, dan memiliki peluang yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Ketua SP2MI Jawa Tengah Abdul Munir, Ketua SP2MI Pekalongan Syamsul, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. (Red)
