Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan penyaluran bantuan kebutuhan dasar dan layanan psikososial bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan data tunggal untuk mengidentifikasi keluarga terdampak sekaligus memetakan kebutuhan di lapangan.
“Datanya sama dan kita bisa mengidentifikasi keluarga terdampak. Setelah itu kita lakukan beberapa penanganan di lapangan. Pertama, tentu memberikan dukungan logistik, tempat pengungsian sementara atau khusus misalnya, kita mendirikan safe house,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penanganan Layanan Dasar di Wilayah Karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara daring, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan hasil asesmen dan identifikasi kebutuhan bersama pemerintah daerah, Kemensos menyalurkan sejumlah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak. Untuk mempercepat distribusi, Kemensos mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan ke wilayah terdampak untuk membantu penyaluran bantuan secara langsung kepada masyarakat.
“Yang sudah kita salurkan di antaranya makanan siap saji, tenda-tenda, perlengkapan keluarga, serta kita menurunkan SDM, Tagana, dan relawan yang bersama Kemensos untuk melakukan distribusi cepat terhadap bantuan yang dibutuhkan,” ujar Gus Ipul.
Selain bantuan logistik, Kemensos menyiapkan safe house sebagai tempat perlindungan sementara bagi masyarakat yang membutuhkan tempat aman akibat dampak karhutla. Keluarga yang berada di safe house juga mendapatkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa penanganan.
Kemensos juga memberikan layanan psikososial untuk membantu masyarakat menghadapi dampak sosial dan emosional akibat bencana. Layanan tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Kesehatan, termasuk dukungan layanan kesehatan bagi keluarga terdampak.
“Kita juga memberikan layanan psikososial bersama dengan Kemenkes berupa layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh keluarga terdampak,” kata Gus Ipul.
Untuk memperkuat respons cepat terhadap bencana di berbagai wilayah, Kemensos mengoptimalkan fungsi 31 lokasi shelter yang tersebar di 16 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Shelter tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan Kemensos dalam menyediakan tempat evakuasi yang aman, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan psikososial, sekaligus menjadi lokasi koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Soal tempat logistik atau lokasi shelter Kemensos berada di 16 provinsi, 31 lokasi shelter, dari Aceh sampai Papua. Inilah kira-kira dukungan Kemensos, kami siap bekerja sama di bawah arahan Pak Menko PMK. Di lapangan kami di bawah koordinasi BNPB,” ujar Gus Ipul.
Penanganan karhutla dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, kepolisian, Tagana, relawan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi diperlukan untuk memastikan bantuan dan layanan kepada keluarga terdampak dapat diberikan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pada prinsipnya, kami akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi Kemensos untuk semua keluarga terdampak, (kolaborasi) beserta dengan kementerian-kementerian yang lain,” kata Gus Ipul.
Pemerintah memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Kemensos siap mendukung penanganan sesuai tugas dan fungsi di bawah koordinasi pemerintah dalam penanggulangan bencana.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Wakil Menteri Koordinator Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan. (Red)
