Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk mulai menggunakan transportasi umum, sepeda, atau kendaraan listrik sebagai sarana berangkat ke kantor, minimal satu kali dalam sepekan.
Ajakan tersebut disampaikan usai rapat dinas bersama jajaran Kemensos di Jakarta, Rabu (1/4/2026), sebagai bagian dari implementasi transformasi budaya kerja dan efisiensi energi yang mulai diterapkan pemerintah.
“Kita akan ajak seluruh pegawai untuk menggunakan transportasi umum, sepeda, maupun kendaraan listrik,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
Bagian dari Strategi Efisiensi Nasional, Gus Ipul menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah konkret mendukung agenda efisiensi energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui perubahan perilaku aparatur.
Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi perlu mulai dikurangi secara bertahap, digantikan dengan moda transportasi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Meski demikian, Kemensos masih mengkaji teknis pelaksanaannya, termasuk penentuan hari khusus dalam sepekan untuk penerapan kebijakan tersebut.
“Masih kita bahas, apakah nanti hari Rabu atau Kamis. Yang jelas ini bagian dari penghematan,” ujarnya.
WFH Jumat, Layanan Tetap Jalan, Selain kebijakan transportasi, Kemensos juga akan menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) setiap hari Jumat.
Namun, Mensos menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik, terutama layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Unit kerja seperti Sekolah Rakyat, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekessos), command center, sentra, dan balai tetap diwajibkan beroperasi secara normal.
“Yang sifatnya layanan harus tetap berjalan. Tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Transformasi Budaya Kerja, Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Kemensos dalam membangun budaya kerja baru yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis hasil.
Gus Ipul menekankan, efisiensi tidak hanya soal penghematan energi, tetapi juga perubahan pola kerja aparatur agar lebih produktif tanpa mengurangi kualitas layanan.
Dengan langkah ini, Kemensos diharapkan mampu menjadi contoh dalam implementasi kebijakan efisiensi nasional, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. (Red)
