Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan isu dugaan mark up harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang viral di media sosial adalah hoaks dan tidak sesuai fakta.
“Itu fitnah, hoaks,” tegas Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, foto yang beredar memperlihatkan dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sepatu kepada siswa merupakan dokumentasi kegiatan di Malang Raya. Sepatu tersebut merupakan bantuan pribadi dari Gubernur melalui APBD Provinsi Jawa Timur, bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Sepatu yang dari Bu Khofifah itu pemberian, bukan dari pengadaan Kemensos,” jelasnya.
Gus Ipul menegaskan, membandingkan satu jenis sepatu bermerek dengan keseluruhan pengadaan tidak tepat, karena setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga yang berbeda.
Sebagai bentuk transparansi, ia memaparkan bahwa angka Rp700 ribu yang beredar merupakan pagu anggaran (batas maksimal), bukan harga pembelian riil.
“Pemenangnya adalah yang paling murah dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai mekanisme yang transparan dan kompetitif, melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kelompok kerja (Pokja) yang bertanggung jawab.
Dalam program Sekolah Rakyat, setiap siswa mendapatkan beberapa jenis sepatu sesuai kebutuhan, yaitu:
- Sepatu PDL untuk aktivitas luar ruang
- Sepatu PDH untuk kegiatan belajar
- Sepatu olahraga
- Sepatu harian/santai
Seluruh paket tersebut juga dilengkapi kaos kaki, sehingga kebutuhan dasar siswa terpenuhi tanpa biaya tambahan. Selain sepatu PDL dengan pagu Rp700 ribu, jenis sepatu lain memiliki harga lebih rendah, berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu sesuai spesifikasi.
Gus Ipul juga menegaskan komitmennya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono untuk menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan.
“Kami tidak akan intervensi, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh proses berada dalam pengawasan dan terbuka untuk audit. Jika ditemukan bukti penyimpangan, pihaknya siap melaporkan dan menindaklanjuti secara hukum.
“Kalau ada bukti kuat, kami justru akan menjadi pihak pertama yang melaporkan ke aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Di sisi lain, Gus Ipul tetap mengapresiasi masyarakat yang aktif mengawasi jalannya program pemerintah, sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas. (Red)
