Jakarta – Saifullah Yusuf membuka kemungkinan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat diserahkan sementara kepada lembaga atau instansi lain yang memiliki kapasitas dan pengalaman lebih baik di bidang pengadaan.
Usulan tersebut disampaikan Gus Ipul saat berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
“Kami minta sekali lagi nasihat, jika diperkenankan kami ingin pengadaan untuk sementara waktu sambil kita memperkuat SDM yang ada di Kemensos, kalau bisa kita lakukan pengadaan di instansi lain lewat agen pengadaan,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, langkah tersebut dipertimbangkan karena Kementerian Sosial Republik Indonesia masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa.
“Dititipkan kepada kementerian yang memang memiliki kapasitas yang baik untuk menyelenggarakan pengadaan,” lanjutnya.
Gus Ipul mengakui, berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tata kelola pengadaan di Kemensos masih perlu diperbaiki.
“Sampai hari ini dalam catatan LKPP, kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsultasi dengan KPK merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjalankan program strategis Presiden Prabowo Subianto di bidang pengentasan kemiskinan.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“Ini bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan, rumahnya dibantu supaya lebih layak huni, mendapatkan bansos lengkap, dan orangtuanya juga menjadi anggota Kopdes Merah Putih,” jelasnya.
Ia menambahkan, tujuan akhir program tersebut adalah mendorong keluarga penerima manfaat menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Nanti anaknya lulus, orangtuanya naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri dan tidak bergantung lagi bansos,” katanya.
Karena itu, Kemensos ingin memastikan seluruh proses pengadaan program Sekolah Rakyat berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami siap terbuka untuk diperiksa dan didalami segala proses yang sudah dilalui oleh Kementerian Sosial, khususnya di tahun 2025,” tegas Gus Ipul.
Dalam konsultasi tersebut, KPK juga memberikan sejumlah masukan terkait titik rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari gratifikasi, suap, hingga potensi konflik kepentingan.
“Sudah kami catat semua tadi Pak. Jangan sampai ada kickback, jangan ada gratifikasi, menyuap dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah menjadi perhatian kami sejak awal,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menjelaskan penyediaan sepatu dan seragam bagi siswa Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian negara kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera yang menjadi sasaran program.
“Kenapa harus dikasih sepatu dan seragam? Karena mereka tinggal di asrama dan memang membutuhkan perlengkapan belajar yang tidak mungkin dibeli sendiri oleh keluarganya,” katanya.
Gus Ipul memastikan siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Tidak ada pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pertemuan dengan Kemensos menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Kita sudah mendiskusikan banyak hal. Kami juga sudah menyampaikan kira-kira antisipasi yang harus dilakukan. Jadi ini merupakan langkah awal,” kata Setyo.
Menurutnya, penguatan aspek pencegahan sangat penting agar program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan baik dan bebas dari praktik penyimpangan. (Red)
