Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiya, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Bupati Pulau Taliabu Sashabilla Lutfitalia Widya Mus, Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani, serta Bupati Sabu Raijua Krisman Bernard Riwu Kore.
Dalam arahannya, Gus Ipul meminta pemerintah daerah fokus pada tiga pendekatan utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mencegah transmisi kemiskinan antargenerasi.
“Pertama bagaimana mengurangi beban pengeluaran keluarga, kedua meningkatkan pendapatan, dan terakhir mencegah transmisi kemiskinan,” tegasnya.
Menurut Gus Ipul, bantuan sosial menjadi instrumen awal untuk menekan beban pengeluaran masyarakat miskin. Setelah itu, intervensi dilanjutkan melalui program pemberdayaan agar penerima manfaat mampu mandiri secara ekonomi.
“Dengan bansos mengurangi beban pengeluaran. Setelah itu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan agar meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendidikan menjadi faktor penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Salah satu program yang disiapkan pemerintah adalah Sekolah Rakyat.
“Salah satu upaya mencegah kemiskinan turun-temurun adalah pendidikan, dan salah satunya melalui Sekolah Rakyat,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
“Orang-orang seperti inilah yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik di Indonesia. Tahun ini diproyeksikan sebanyak 453 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA akan lulus.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, sehingga siswa dapat belajar sesuai kemampuan masing-masing.
Selain itu, para siswa juga mulai menunjukkan berbagai prestasi, mulai dari tingkat internasional hingga daerah. Tercatat satu prestasi internasional, 162 prestasi tingkat nasional, 87 tingkat provinsi, dan 75 tingkat kabupaten/kota.
Khusus lulusan SMA, pemerintah memastikan siswa akan diarahkan untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil.
“Ini adalah persembahan negara untuk keluarga yang paling tidak mampu dan menjadi bagian dari gagasan Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran dan memulai pematangan lahan pembangunan sekolah.
“Sekarang sudah sekitar 65 persen proses pematangan lahan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani mengajukan tambahan Sekolah Rakyat dengan dukungan lahan bersertifikat seluas 10 hektare.
“Kami membawa proposal lengkap dengan lahan bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan Desil 1 dan 2,” katanya.
Adapun Bupati Pulau Taliabu Sashabilla Lutfitalia Widya Mus menyampaikan bahwa masyarakat setempat turut mendukung penyediaan lahan melalui hibah dan wakaf.
“Ini bukti bahwa Sekolah Rakyat di Taliabu dibangun dari rakyat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sedikitnya 1.378 anak tidak sekolah di wilayahnya, terutama dari keluarga yang hidup berpindah-pindah.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kemensos berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen nyata dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka akses pendidikan bagi masyarakat paling rentan. (Red)
