Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlindungan sosial (Perlinsos) harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah memperluas digitalisasi pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH, dan (BPNT atau Sembako), telah berjalan di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi,” kata Presiden.
Menurut Presiden Prabowo, digitalisasi pendaftaran bansos memberikan kemudahan sekaligus memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan bantuan sosial.
Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk kebutuhan perjalanan, dokumen, fotokopi, hingga kehilangan waktu kerja. Melalui digitalisasi, proses pendaftaran kini dapat dilakukan tanpa biaya.
“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75–200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” jelasnya.
Presiden menegaskan, masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya maupun proses berulang untuk membuktikan kondisi ekonominya.
“Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” tegas Presiden.
Digitalisasi, lanjut Presiden, akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial, tetapi juga berbagai bantuan pemerintah dan subsidi. Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi agenda kesejahteraan rakyat yang terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap program pemerintah.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memperkenalkan dua penerima manfaat yang hadir langsung di hadapan peserta sidang. Keduanya menjadi gambaran nyata bagaimana program perlindungan sosial hadir dalam kehidupan masyarakat.
Salah satunya Susanah dari Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp700 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang. Menurut Presiden, bantuan PKH dan Sembako yang diterima Susanah membantu menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anaknya.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” ujar Presiden.
Selain Susanah, hadir Margarelitha Rohi, penerima bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, Margarelitha pada usia 38 tahun masih berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan berdagang sekaligus merawat bibinya yang telah berusia 80 tahun.
“Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa kehadiran negara melalui program perlindungan sosial bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat. Sebaliknya, pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan agar dapat terus berusaha meningkatkan kesejahteraannya.
“Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” pungkas Presiden Prabowo. (Red)
