Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat tersebut membahas perluasan akses pendidikan gratis dan bermutu, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri.
Menjelang rapat, Gus Ipul menyampaikan akan melaporkan perkembangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat kepada Presiden. Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44.000. Lebih dari 90 titik di antaranya menggunakan gedung permanen.
“Ya tentu kami akan sedikit melaporkan tentang perkembangan Sekolah Rakyat yang sekarang sudah beroperasi di 182 titik, 90 lebih itu menggunakan gedung permanen. Di mana siswanya sekarang sudah lebih dari 44 ribu,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan Kemensos terus melakukan konsolidasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Meski masih terdapat sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi, kegiatan belajar mengajar secara umum telah berjalan dengan baik.
“Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga rentan dengan pengalaman hidup yang beragam. Sebagian di antaranya pernah mengalami putus sekolah selama satu hingga dua tahun, pernah bekerja pada usia sekolah, maupun membutuhkan pendampingan dan rehabilitasi sebelum dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
“Yang sekolah di sini adalah anak-anak istimewa dari keluarga rentan dengan memiliki latar belakang yang beragam, berbeda-beda,” tuturnya.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga membahas agenda perluasan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak dan madrasah negeri, serta peningkatan kualitas guru.
Untuk jenjang pendidikan tinggi, pemerintah masih melakukan penghitungan kebutuhan anggaran dan menyiapkan tahapan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Presiden meminta kajian tersebut diperdalam oleh tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Hasil kajian tersebut selanjutnya akan dilaporkan kembali kepada Presiden sebagai dasar untuk menentukan langkah berikutnya dalam perluasan akses pendidikan tinggi.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. (Red)
