Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat sosialisasi DTSEN bersama para camat, kepala desa, serta pilar-pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2/2026).
“Ketika bansos masih menggunakan data lama, tingkat kesalahannya mencapai 77 persen. Artinya, 77 persen masyarakat yang seharusnya menerima bansos justru tidak mendapatkannya. Setelah kita ukur menggunakan DTSEN, error-nya turun menjadi 28 persen,” ujar Gus Ipul, merujuk hasil uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Sebelum digitalisasi berbasis DTSEN diterapkan, kesalahan data penerima manfaat yang layak namun tidak terdaftar (exclusion error) masih sangat tinggi. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat mencapai 77,7 persen, sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako) berada di angka 70 persen.
Setelah DTSEN digunakan, exclusion error turun signifikan menjadi 28,2 persen pada PKH dan 17,6 persen pada BPNT (Sembako).
Perbaikan juga terjadi pada kesalahan data penerima manfaat yang tidak layak namun terdaftar (inclusion error). Pada program PKH, tingkat kesalahan menurun dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen. Sementara pada BPNT (Sembako) turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
“Harapannya ke depan tingkat error bisa ditekan di bawah 10 persen, bahkan di bawah 5 persen,” jelas Gus Ipul.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa akurasi data penerima bansos tidak mungkin mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan dinamika sosial yang terus berubah, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peran RT/RW, kepala desa, lurah, dan camat dalam melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Keterlambatan pembaruan data, khususnya terkait warga meninggal dunia, berpotensi menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran.
“Walaupun secara nasional BPS merilis pemutakhiran data setiap tiga bulan, di tingkat desa pembaruan data bisa dilakukan setiap hari agar akurasi tetap terjaga,” tegasnya.
Terkait program digitalisasi bansos berbasis DTSEN, Gus Ipul menjelaskan bahwa setelah sukses diuji coba di Banyuwangi, saat ini program tersebut mulai diterapkan di 40 kabupaten/kota dan 1 provinsi. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Komdigi, KemenpanRB, BPS, Kemendagri, hingga kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Jika uji coba ini berjalan sukses, maka digitalisasi bansos berbasis DTSEN akan diluncurkan secara nasional di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mendukung pemutakhiran DTSEN sebagai acuan utama penyaluran program pemerintah.
“DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran, serta perencanaan pembangunan yang terukur,” ujar Shobih.
Ia menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah desa, untuk aktif melakukan pemutakhiran data secara berkala.
“Kami telah memerintahkan seluruh jajaran, dari perangkat dinas hingga pemerintah desa, agar terlibat aktif dalam proses pemutakhiran data DTSEN,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota DPR RI Komisi VIII Saiful Nuri, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (Red/Adv)
