Bandar Lampung — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai penggerak ekonomi sekaligus peningkat gizi masyarakat dinilai belum memberikan dampak optimal terhadap perekonomian lokal di Provinsi Lampung.
Sejumlah pihak menilai, selama satu tahun pelaksanaan, perputaran ekonomi dari program tersebut belum sepenuhnya menyentuh petani dan pelaku usaha desa. Pasokan bahan pangan untuk dapur MBG masih didominasi dari luar ekosistem lokal.
Ketua Satgas MBG Lampung, Saiful, mengungkapkan pihaknya tengah mendorong pola kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, koperasi, dan Gapoktan.
Menurutnya, pendekatan yang dibangun bukan sekadar transaksi, tetapi kerja sama berkelanjutan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Ke depan kita dorong kemitraan yang lebih terstruktur dengan pendampingan OPD, agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani sebagai produsen,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Lampung.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan kerja sama antara SPPG dan lembaga ekonomi desa. Setiap dapur MBG ditargetkan bermitra minimal dengan satu lembaga ekonomi desa.
“Dengan pola ini, kebutuhan dapur terpenuhi dan perputaran uang tetap berada di daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Abas, menilai program MBG sebenarnya memiliki potensi besar sebagai pengungkit ekonomi daerah.
Ia menyebut, perputaran anggaran program tersebut di Lampung mencapai sekitar Rp1,1 triliun setiap bulan, yang langsung mengalir dari APBN ke lebih dari seribu dapur MBG.
“Ini peluang besar. Kalau dimaksimalkan, bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat, terutama petani,” kata Abas.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap produk lokal agar manfaat program tidak bocor ke luar daerah.
“Mayoritas masyarakat Lampung adalah petani. Jangan sampai bahan baku justru lebih banyak diambil dari luar. Harusnya ekosistem lokal yang diperkuat,” tegasnya.
Abas juga menyoroti masih dominannya penggunaan bahan dari industri besar, yang dinilai belum sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi desa.
“Dapur MBG harus menjadi agregator. Mengambil dari petani, UMKM, koperasi, hingga peternak lokal,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Regional SPPG Lampung, Gede, mengakui bahwa efek berganda (multiplier effect) program MBG belum berjalan maksimal.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan kewenangan pengadaan bahan pangan berada di tangan mitra atau yayasan pengelola dapur.
“SPPG hanya mengimbau. Pengadaan bahan pangan sepenuhnya menjadi kewenangan mitra, dan belum semuanya terhubung dengan ekonomi lokal,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mendukung penuh skema kemitraan yang sedang disiapkan sebagai solusi memperkuat keterlibatan pelaku ekonomi desa.
Saat ini, DPRD bersama pihak terkait juga tengah memetakan kebutuhan bahan baku di setiap wilayah guna memastikan kesesuaian antara potensi lokal dan kebutuhan dapur MBG.
“Hampir semua komoditas tersedia di Lampung, mulai dari beras, sayuran, hingga telur. Hanya susu yang masih terbatas,” jelas Abas.
Dengan penguatan kemitraan tersebut, diharapkan program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa di Lampung.
