Jakarta – Kementerian Sosial terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan ketepatan sasaran dan meningkatkan transparansi layanan. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor dalam pelaksanaan piloting digitalisasi bansos yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi langkah strategis untuk menjawab persoalan akurasi data penerima bantuan.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Robben dalam rapat di lingkungan Dewan Ekonomi Nasional, Senin (27/4/2026).
Dalam rangka mempercepat implementasi, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang bekerja secara intensif dalam satu lokasi. Skema ini dinilai lebih efektif dibandingkan pertemuan berkala yang cenderung memperlambat proses integrasi data.
“Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat agar tim bisa bekerja setiap hari,” lanjutnya.
Berdasarkan hasil uji coba, sistem digitalisasi bansos saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dari target. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait kualitas dan kelengkapan data penerima.
Untuk memperkuat akuntabilitas, Kemensos juga mendorong keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam proses pengawasan dan audit sejak tahap awal pelaksanaan.
“Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Program piloting digitalisasi bansos akan dilaksanakan di 42 kabupaten/kota sebagai tahap awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan adaptif.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa transformasi digital di sektor perlindungan sosial telah dimulai sejak September tahun lalu, dengan fokus awal pada program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung proses implementasi, termasuk memantau kinerja tim lintas sektor sejak hari pertama pelaksanaan.
Saat ini, tercatat sedikitnya 38 kementerian/lembaga menjalankan sekitar 197 program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya. Digitalisasi diharapkan mampu menyatukan berbagai program tersebut dalam satu sistem yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari komitmen bersama, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan oleh Kemensos dan pihak terkait sebagai tindak lanjut percepatan transformasi digital pemerintah di bidang perlindungan sosial. (Red/Adv)
