Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi pembangunan 15 ruas jalan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, pembangunan infrastruktur dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tidak cukup diukur dari panjang ruas jalan yang selesai dibangun ataupun seremoni peresmiannya. Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah sejauh mana infrastruktur tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Jalan yang baik bukan sekadar mulus, tetapi harus mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur harus menjadi investasi jangka panjang yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Ghofur, Selasa (1/7/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan jalan yang memadai akan memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor, terutama sektor ekonomi kerakyatan. Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya distribusi hasil pertanian, mempercepat arus barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Ghofur, pembangunan jalan juga harus mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sekaligus menghubungkan kawasan produksi dengan pusat-pusat perdagangan dan distribusi.
“Jalan daerah harus mampu menurunkan biaya angkut hasil panen, mempercepat distribusi barang dan jasa, membuka akses bagi UMKM, mempermudah masyarakat menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta menghubungkan sentra pertanian, pasar, kawasan wisata, hingga pusat distribusi,” jelasnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung harus diselaraskan dengan karakteristik ekonomi daerah yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Berdasarkan data ketenagakerjaan, sekitar 44,03 persen tenaga kerja di Provinsi Lampung bekerja pada sektor tersebut. Oleh karena itu, pembangunan jalan diharapkan benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM.
Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
“Kami berharap pembangunan jalan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang berhasil adalah infrastruktur yang menghadirkan kesejahteraan, bukan hanya kemudahan akses,” tegas Ghofur.
Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Lampung, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (Red/Adv)
