Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar rapat bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Prof. Arief Anshory Yusuf, dan jajaran terkait guna memperkuat digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di Kantor Kementerian Sosial, Senin (11/5/2026).
Rapat tersebut membahas penguatan akurasi penyaluran bantuan sosial, termasuk upaya menekan inclusion error dan exclusion error melalui pemutakhiran data, pemanfaatan big data, hingga penyempurnaan model pemeringkatan penerima manfaat.
Inclusion error merupakan kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya sudah mampu justru menerima bantuan sosial. Sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata atau tidak mendapatkan bansos.
Mensos Gus Ipul menegaskan digitalisasi bansos menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan. Seluruh program bantuan sosial Kemensos kini menggunakan DTSEN sebagai basis utama penyaluran.
“Saya ingin hari ini menjadi tahapan dari proses digitalisasi bansos yang berpedoman pada Inpres Nomor 4 dan 8 Tahun 2025. Jadi semua program menggunakan DTSEN karena itu perintah Presiden,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, penerapan DTSEN yang diperkuat digitalisasi akan menjadi langkah besar memperbaiki ketepatan sasaran bansos di Indonesia.
“DTSEN ini memang mengoreksi data kita. Sekarang DTSEN diperkuat dengan digitalisasi. Artinya ini menjadi benang merah yang tidak putus,” ujarnya.
Ia menyebut uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi menunjukkan hasil positif dan kini mulai direplikasi di 42 kabupaten/kota dengan target implementasi nasional paling lambat akhir 2026.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui tantangan literasi digital masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi bersama.
“Tapi ini harus dilalui untuk mengedukasi masyarakat ke depan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan alat bantu untuk mempercepat pemutakhiran data sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.
“Esensinya adalah digitalisasi ini sebagai alat bantu untuk memuluskan dan memutakhirkan dengan lebih cepat dan akurat,” ujar Amalia.
BPS saat ini juga tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran inclusion error dan exclusion error melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Dari sensus tersebut, BPS akan menghitung desil masyarakat secara lebih akurat sekaligus membandingkannya dengan realisasi penyaluran bansos.
Selain itu, BPS akan memperkuat model pemeringkatan penerima bansos berbasis variabel hasil Sensus Ekonomi 2026 dengan memanfaatkan big data dan teknologi digital seperti geotagging, citra satelit, hingga foto kondisi rumah.
“Kami akan memanfaatkan big data, dengan meng-overlay geotagging dengan citra satelit, plus foto kondisi rumah menggunakan metode scoring masuk ke dalam model PMT,” jelas Amalia.
BPS juga berencana menyempurnakan metode sampling Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan menjadikan DTSEN yang telah dimutakhirkan sebagai basis sampling frame.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof. Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model Proxy Means Test (PMT).
“Kalau kita ingin mengurangi uncertainty information, ada dua cara. Pertama memastikan model PMT terakurat dan tersederhana. Kita harus segera membentuk tim atau panel ahli pemodelan PMT yang mewakili kepakaran nasional supaya diselesaikan secara lebih scientific,” kata Prof. Arief.
Ia juga menilai pembaruan data secara mandiri melalui mekanisme self-registration seperti yang diuji coba di Banyuwangi perlu diperluas agar data bansos semakin mutakhir dan akurat.
“Pastikan datanya paling mutakhir melalui self-registration seperti yang dipilotkan di Banyuwangi dan 42 daerah lainnya,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Plt Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Budi Santoso, Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto. (Red)
