Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya kejujuran dalam pengelolaan data sebagai fondasi utama percepatan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang digelar di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait sebagai bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Dalam forum tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa data yang akurat dan jujur menjadi kunci utama agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
“Presiden mengajak kita untuk jujur terhadap data. Meski kadang tidak sesuai harapan, itu harus diterima sebagai kenyataan dan diperbaiki secara terbuka,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai acuan bersama dalam perumusan kebijakan dan penyaluran bantuan sosial.
Gus Ipul menjelaskan, terdapat tiga mandat utama Presiden kepada Kementerian Sosial, yakni pemutakhiran DTSEN, penyaluran bansos yang tepat sasaran, serta penyelenggaraan program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, pendekatan penanganan kemiskinan kini tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kemiskinan antar generasi.
“Bansos seperti PKH, sembako, dan PBI-JK untuk mengurangi beban. Kemudian kita dorong pemberdayaan, dan terakhir memutus transmisi kemiskinan melalui Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Ia juga memaparkan hasil uji coba digitalisasi bansos yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi data.
“Awalnya error mencapai 77 persen. Setelah DTSEN turun jadi 28 persen. Dengan digitalisasi, kita dorong bisa di bawah 5 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar menyampaikan capaian positif penurunan kemiskinan ekstrem secara nasional. Berdasarkan data, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.
Secara jumlah, terjadi penurunan dari 3,56 juta jiwa menjadi sekitar 2,2 juta jiwa, atau sekitar 1,36 juta penduduk berhasil keluar dari kategori kemiskinan ekstrem.
Ia juga menyoroti kontribusi sektor pendidikan, termasuk program Sekolah Rakyat yang telah menjangkau puluhan ribu siswa dari keluarga miskin.
“Sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah menampung hampir 15 ribu siswa. Ini menjadi bagian penting dalam upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Pemerintah optimistis, dengan penguatan sinergi lintas sektor dan perbaikan tata kelola berbasis data, target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai. (Red/Adv)
