Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rabu (20/5/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyaluran bantuan sosial reguler, bantuan pascabencana, hingga usulan perluasan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat Aceh terdampak bencana.
Turut hadir dalam pertemuan itu Bupati Aceh Barat Tarmizy, Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal, Sekretaris Daerah Aceh Barat Gurdie, serta Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Masriani Mansyur.
Dalam keterangannya, Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial reguler tetap berjalan sesuai arahan Presiden melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Alhamdulillah semua jalan, sekarang sedang berproses untuk bantuan sosial PKH dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua,” kata Gus Ipul.
Selain bansos reguler, Kemensos juga melanjutkan penyaluran bantuan kebencanaan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Kami ditugaskan Presiden melalui Satgas yang dibimbing oleh Pak Mendagri untuk menyalurkan bantuan kebencanaan berupa santunan kematian untuk keluarga korban, santunan untuk luka-luka berat sebesar 5 juta rupiah, lalu ada bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama tiga bulan,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, tahap pertama bantuan pascabencana telah tersalurkan hampir Rp1 triliun. Sementara penyaluran tahap berikutnya segera dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dari sejumlah daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tahap pertama sudah kami salurkan hampir Rp1 triliun, dan minggu depan insyaallah kami akan menyalurkan berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten kota di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, nilainya lebih dari Rp1 triliun,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh penyaluran dilakukan berbasis data berjenjang yang diusulkan pemerintah daerah dan diverifikasi final oleh Badan Pusat Statistik.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh juga mengusulkan perluasan cakupan PBI JK bagi masyarakat terdampak bencana. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan dampak bencana telah menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di sejumlah wilayah.
“Banyak masyarakat yang sebelumnya berada pada desil 8, 9, dan 10 turun menjadi desil 2,” kata Fadhlullah.
Karena itu, Pemerintah Aceh mengusulkan sekitar 800 ribu warga masuk dalam skema pembiayaan PBI JK melalui Kemensos.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan sesuai usulan kami yang dulu, kami memohon ada 800 ribu masyarakat Aceh agar ditanggungkan dengan dana Kemensos untuk PBI JK,” ujarnya.
Ia menyebut hingga saat ini sekitar 400 ribu penerima telah diakomodasi oleh Kemensos. Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pascabencana khusus Aceh senilai Rp1,039 triliun untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap dengan bantuan yang saat ini usulan ABT untuk pasca bencana khusus untuk Aceh ada Rp1 triliun lebih agar secepat mungkin bisa disalurkan, agar mereka di sana bisa mendapatkan dan ada pertumbuhan ekonomi yang cepat di Aceh,” kata Fadhlullah.
Menutup pertemuan, Gus Ipul mengapresiasi koordinasi Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam proses penanganan pascabencana serta pendataan masyarakat terdampak.
“Kami berterima kasih kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang telah bekerja keras untuk menghadirkan data-data yang cukup baik bagi keluarga yang terdampak,” pungkas Gus Ipul. (Red)
