Jakarta – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto semakin mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Dalam satu hari, tiga kabupaten sekaligus mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat permanen sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Bangka Tengah. Ketiganya menyampaikan langsung usulan pembangunan Sekolah Rakyat permanen saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).
Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa peluang pembangunan Sekolah Rakyat permanen pada Tahap III masih terbuka lebar bagi daerah yang mampu memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Segera dipersiapkan lahan yang bagus supaya kemudian Kementerian Pekerjaan Umum bisa melakukan verifikasi dan semuanya clear. Mudah-mudahan Oktober sudah bisa running pembangunan,” kata Agus Jabo.
Menurutnya, tingginya minat pemerintah daerah menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan perbaikan rumah tidak layak huni.
“Sekolah Rakyat bukan hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin. Orang tuanya juga akan diberdayakan, rumahnya diperbaiki apabila tidak layak huni. Tujuan akhirnya adalah memutus mata rantai kemiskinan,” tegas Agus Jabo.
Untuk memastikan kualitas pembangunan, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan ketat terhadap lahan yang diusulkan. Lahan harus memiliki status hukum yang jelas, bukan merupakan lahan pertanian produktif maupun perkebunan, memiliki akses jalan yang memadai, tersedia sumber air bersih dan listrik, tidak berada di kawasan rawan bencana, serta memiliki kontur tanah yang relatif landai.
Di Kabupaten Kepahiang, pemerintah daerah mengusulkan lahan seluas tujuh hektare yang berlokasi di Desa Air Sempiang Kabawetan. Namun usulan tersebut masih menghadapi kendala karena terdapat fasilitas waterpark yang berdiri di atas sebagian lahan.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera menentukan langkah agar proses pembangunan tidak terhambat.
“Mau tetap menggunakan lahan ini dengan konsekuensi bangunannya dibongkar, atau mencari lahan pengganti, itu silakan diputuskan. Yang penting segera disiapkan karena sudah masuk usulan tahap tiga,” ujarnya.
Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur mengusulkan lahan seluas 8,6 hektare yang berada di kawasan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar.
Berdasarkan hasil verifikasi awal yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum, lokasi tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan teknis untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Di sisi lain, Kabupaten Bangka Tengah mengajukan lahan seluas sembilan hektare yang terletak di Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba. Lokasi tersebut juga telah dinyatakan layak secara teknis.
Namun demikian, pemerintah daerah masih menunggu proses penerbitan sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengingat lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan yang lebih luas dengan total sekitar 50 hektare.
Antusiasme tiga daerah tersebut menambah panjang daftar pemerintah daerah yang berlomba menghadirkan Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing. Program yang mulai berjalan sejak tahun 2025 ini terus berkembang sebagai salah satu program prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota di Indonesia pada akhirnya memiliki minimal satu Sekolah Rakyat permanen yang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Dengan semakin banyaknya daerah yang mengajukan usulan pembangunan, Sekolah Rakyat kini tidak hanya menjadi program pendidikan, tetapi juga simbol harapan baru bagi keluarga miskin untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas dan kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan. (Red/Adv)
