Jakarta – Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya resmi masuk dalam nominatif pembangunan tahap ketiga. Pembangunan fisik dijadwalkan mulai Oktober 2026 setelah seluruh persiapan lahan dan infrastruktur dasar dinyatakan siap.
Kepastian tersebut mengemuka dalam audiensi antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Bupati Tasikmalaya hadir bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, di antaranya Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Wini, Kepala Dinas PUTRLH Deden Ramdhan Nugraha, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bonbon Sahroni, serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Otong Kusmana.
Dalam pertemuan tersebut, Cecep melaporkan bahwa proses pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 8,23 hektare dan telah memiliki sertifikat resmi.
“Pematangan lahan ditargetkan selesai pada akhir Juni. Akses menuju lokasi relatif dekat dengan jalan provinsi, dan infrastruktur pendukung saat ini dalam proses penyelesaian,” ujar Cecep.
Ia menjelaskan, lokasi Sekolah Rakyat berada sekitar 300 meter dari jalan provinsi dan didukung sejumlah infrastruktur dasar yang saat ini tengah dipersiapkan, seperti akses jalan, jaringan listrik, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan penanganan akses jalan secara bertahap dengan memanfaatkan jalur yang sudah tersedia sebelum dilakukan penguatan permanen.
Dengan kesiapan tersebut, Sekolah Rakyat Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori pembangunan tahap ketiga. Tahapan awal akan dimulai melalui proses pematangan lahan dan penyediaan akses pendukung. Selanjutnya, proses administrasi dan persiapan teknis ditargetkan berjalan pada Agustus 2026 sebelum konstruksi dimulai pada Oktober 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.
“Penjangkauan calon peserta didik dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, dengan penetapan akhir oleh kepala daerah,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kapasitas besar yang mampu menampung sekitar 1.000 peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap di lebih dari 100 lokasi yang tersebar di berbagai daerah. Setiap sekolah akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari ruang kelas, asrama, laboratorium, sarana ibadah, hingga fasilitas penunjang pembelajaran lainnya.
Di Kabupaten Tasikmalaya, kawasan Sekolah Rakyat juga dirancang menjadi bagian dari pengembangan kawasan pendidikan terpadu. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan rumah sakit pendidikan yang akan terintegrasi dengan kawasan Sekolah Rakyat melalui kerja sama dengan Universitas Padjadjaran.
Selain membahas perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat, audiensi juga membahas perkembangan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), termasuk proses penyesuaian data penerima serta peluang penambahan kuota pada periode mendatang.
Masuknya Kabupaten Tasikmalaya dalam pembangunan tahap ketiga menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan. (Red)
