Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan konsumsi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Percepatan Program Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Selasa (28/4/2026), yang merupakan tindak lanjut dari pembentukan Satgas melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa kebijakan bansos ke depan tidak hanya berfokus pada penebalan anggaran, melainkan pada perluasan cakupan penerima manfaat agar dampaknya lebih luas.
“Bansos bagian dari komponen pertumbuhan ekonomi. Kami mengusulkan bukan penebalan, tapi perluasan penerima manfaat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako difokuskan pada kelompok rentan di desil 1–4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai basis data terpadu untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Selain itu, Gus Ipul juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperkuat implementasi program di lapangan.
Ia juga menyoroti peran penting sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendukung program prioritas pemerintah.
“UMKM ini bagian penting dari program prioritas Presiden, jadi harus kita dorong bersama seperti Kopdes,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, antara lain reformasi perizinan impor, persoalan gas industri seperti LPG, serta dukungan bahan baku industri melalui relaksasi tarif impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui langkah percepatan program dan kebijakan yang lebih adaptif.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri dari berbagai sektor sebagai bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (Red/Adv)
