Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak anak Indonesia, khususnya hak memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang aman serta berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program perlindungan sosial, salah satunya penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam Program Talkshow Spesial Hari Anak Nasional TVOne, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, pakar neurosains dr. Ryu Hasan, Sp.BS, serta tokoh publik dan pemerhati anak Shahnaz Haque, Senin (20/7/2026) malam.
Menurut Gus Ipul, perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam upaya melindungi anak. Karena itu, pemerintah terus memperkuat layanan perlindungan, pendampingan, hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan.
“Dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan kita dalam memberikan perlindungan, pendampingan, bahkan rehabilitasi kepada anak-anak menjadi semakin besar. Karena itu, upaya tersebut harus terus kita perkuat,” ujar Gus Ipul.
Perkuat Keluarga Rentan untuk Kurangi Ketimpangan
Gus Ipul mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada keluarga rentan sebagai fondasi utama dalam menyiapkan generasi penerus bangsa.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Indonesia adalah ketimpangan sosial yang menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
“Bagaimana kita mempersiapkan keluarga-keluarga rentan, terutama yang berada pada desil 1 dan desil 2, keluarga yang belum beruntung dan belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Salah satu pekerjaan rumah besar bangsa ini adalah mengatasi ketimpangan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang didukung lingkungan belajar yang berkualitas.
“Kita ingin anak-anak memperoleh pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas. Ini menjadi pekerjaan rumah besar di tengah berbagai tantangan seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai pengaruh negatif lainnya yang dapat menghambat tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Jangkau Anak yang Belum Bersekolah
Gus Ipul menjelaskan perhatian pemerintah difokuskan kepada keluarga rentan atau The Invisible People, yaitu kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh hasil pembangunan.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat hampir empat juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah.
Untuk itu, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai solusi agar anak-anak tersebut kembali memperoleh akses pendidikan.
“Karena itulah sekarang kita bekerja sama agar seluruh anak Indonesia bisa memperoleh pendidikan yang baik dengan lingkungan yang berkualitas,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama yang tidak menggunakan seleksi akademik, melainkan melakukan penjangkauan terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang belum atau tidak lagi mengenyam pendidikan.
“Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik, tetapi menjangkau anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, maupun putus sekolah. Harapannya mereka memperoleh pendidikan yang baik sehingga memiliki masa depan yang lebih baik,” jelasnya.
Dorong Mobilitas Sosial Keluarga Miskin
Gus Ipul mengungkapkan, lebih dari 65 persen orang tua siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang rata-rata hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang sekolah dasar.
Karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang menyelesaikan pendidikan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Menurutnya, program tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang untuk pertama kalinya dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini adalah pekerjaan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta banyak kementerian lainnya. Untuk pertama kalinya program ini diselenggarakan pada era Presiden Prabowo,” ujarnya.
Perbaiki Tata Kelola dan Pastikan Perlindungan Tepat Sasaran
Di akhir dialog, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah memilih bersikap terbuka terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan program sosial.
Menurutnya, kejujuran menjadi langkah awal untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kita jujur dan terbuka bahwa masih ada bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Kita juga mengakui masih banyak anak yang belum sekolah, belum memperoleh perlindungan, maupun pendampingan. Karena itu, seluruh persoalan tersebut harus dicarikan solusi secara bersama-sama,” tutup Gus Ipul. (Red)
