Bogor – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Hingga awal Juni 2026, jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau Kementerian Sosial telah melampaui target nasional yang ditetapkan untuk tahun ajaran 2026/2027.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, saat ini lebih dari 42 ribu anak telah terdata dalam proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat, sementara kapasitas yang tersedia tahun ini sekitar 32.640 siswa di seluruh Indonesia.
“Calon siswa yang sudah dijangkau per hari ini ada 42 ribu, sementara alokasinya 32.640. Artinya penjangkauan Sekolah Rakyat secara nasional sudah melebihi target yang ditetapkan,” kata Gus Ipul saat berdialog dengan orang tua dan calon siswa dalam kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Menurut Gus Ipul, capaian tersebut menjadi indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu masih sangat besar. Jika digabungkan dengan jumlah siswa tahun ajaran sebelumnya, total peserta didik Sekolah Rakyat kini telah mencapai lebih dari 45 ribu anak di seluruh Indonesia.
“Kalau digabung antara tahun ajaran 2025–2026 dan tahun ajaran 2026–2027, jumlah siswa Sekolah Rakyat sudah lebih dari 45 ribu siswa,” ujarnya.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Seluruh calon siswa dijangkau langsung berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta hasil penjangkauan lapangan terhadap anak-anak rentan yang membutuhkan akses pendidikan.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Kami menjangkau anak-anak melalui data yang dimiliki pemerintah di DTSEN dan sebagian lagi ditemukan langsung di lapangan, termasuk anak-anak yang hidup di jalanan,” jelas Gus Ipul.
Data Kementerian Sosial menunjukkan, jenjang SMP menjadi kelompok dengan jumlah calon siswa terbanyak, yakni mencapai 17.815 anak. Disusul jenjang SMA sebanyak 16.206 anak dan SD sebanyak 3.597 anak.
Selain menjangkau keluarga miskin yang telah terdata, Kemensos juga melakukan pendekatan khusus kepada anak-anak rentan yang hidup di jalanan. Hingga saat ini tercatat 429 anak berhasil dijangkau langsung dari lingkungan jalanan, terutama di wilayah Jabodetabek.
Mayoritas calon siswa yang dijangkau berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Sebanyak 18.737 anak berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Sebanyak 1.624 anak berasal dari keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap sama sekali, sementara 10.774 anak lainnya berasal dari keluarga dengan pendapatan antara Rp1 juta hingga setara Upah Minimum Regional (UMR).
“Ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, sebagian besar orang tua calon siswa bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Data Kemensos mencatat terdapat 4.184 orang tua yang bekerja sebagai buruh pertanian, 3.421 sebagai buruh bangunan, 2.307 pekerja jasa lainnya, 1.915 buruh perkebunan, dan 1.246 buruh industri.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga mengingatkan masyarakat agar menolak segala bentuk pungutan liar maupun praktik percaloan dalam proses penjangkauan siswa Sekolah Rakyat.
“Para orang tua jangan mau kalau ada yang meminta uang serupiah pun. Tidak boleh. Itu dilarang oleh Presiden dan juga dilarang oleh undang-undang. Tidak boleh ada pungutan dan tidak boleh ada titipan,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh proses penerimaan siswa dilakukan secara transparan, berbasis data, dan diawasi secara ketat agar program tepat sasaran.
“Kalau ada yang main-main, tolong dilaporkan. Kami akan tindak dengan tegas. Sekolah Rakyat hanya untuk anak-anak yang benar-benar memenuhi kriteria,” kata Gus Ipul.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, Gus Ipul juga berbincang dengan Saputra (14), salah satu calon siswa yang terpaksa berhenti sekolah saat masih duduk di kelas lima sekolah dasar.
“Tidak lulus, berhenti di kelas lima. Saya ingin sekolah lagi. Yang penting bisa membahagiakan ayah,” ujar Saputra dengan suara lirih.
Kisah Saputra menjadi salah satu gambaran nyata anak-anak yang menjadi sasaran utama Sekolah Rakyat. Ayahnya, Naman Surya Pratama, merupakan penyandang disabilitas netra yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan keluarga dalam keterbatasan.
Meski harus berpisah sementara karena tinggal di asrama, Naman mengaku mendukung penuh anaknya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Saya siap bagaimanapun ceritanya dan saya sangat mendukung. Saya berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintah yang sudah memberikan kesempatan ini kepada anak kami,” ujarnya.
Bagi banyak keluarga yang hadir dalam Open House tersebut, Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah gratis. Program ini menjadi harapan baru untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
Dengan capaian penjangkauan yang telah melampaui target nasional, Sekolah Rakyat semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan antargenerasi di Indonesia. (Red/Adv)
